Perjanjian Pukpuk menitahkan kedua negara tetangga untuk kerjasama militer yang lebih erat, meski naskahnya belum dirilis.
Terbit Pada 6 Okt 20256 Okt 2025
Klik untuk membagikan di media sosial
share2
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) James Marape telah menandatangani perjanjian pertahanan timbal balik di Canberra, dengan para pemimpin mengatakan naskah perjanjian akan segera tersedia.
Marape mengatakan kepada wartawan pada hari Senin di ibu kota Australia bahwa perjanjian tersebut disusun “atas dasar geografi, sejarah, dan realitas abadi dari lingkungan bersama kita”.
Cerita Rekomendasi
daftar 4 itemakhir daftar
“Ini tentang satu pagar yang lebih besar yang mengamankan dua rumah yang memiliki ruang halaman masing-masing,” kata Marape, mengutip Australian Broadcasting Corporation (ABC).
Pemimpin Papua Nugini itu menyangkal bahwa pakta itu dibentuk akibat masalah geopolitik yang lebih luas, dalam satu acuan terhadap kepentingan militer negara-negara seperti China dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik.
“Perjanjian ini tidaklah dikonsep dari geopolitik atau alasan lainnya,” ujar Marape.
“Kami menjaga persahabatan dengan semua, musuh sekalipun, kami menganjurkan perdamaian dimanapun kami terlibat, sejauh menyangkut hubungan luar negeri,” tambah pemimpin PNG itu.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan bahwa perjanjian ini “menjadikan sangat eksplisit” bahwa akan ada “interoperabilitas” antara “aset pertahanan” kedua negara bertetangga, seraya menambahkan bahwa “aset terbesar kami adalah rakyat kami”.
ABC melaporkan bahwa ini berarti kedua negara akan berbagi hak yang sama seperti anggota saat ini dari perjanjian Five Eyes, yang Australia bagikan dengan Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan AS.
Kantor Marape mengatakan pekan lalu bahwa kesepakatan ini akan membuka jalan bagi 10.000 warga Papua Nugini untuk bertugas di Angkatan Pertahanan Australia, sementara negaranya juga berupaya membangun angkatan pertahanannya sendiri menjadi 7.000 pasukan.
Papua Nugini memiliki populasi sekitar 12 juta jiwa, di mana sekitar 40 persen hidup di bawah garis kemiskinan, sangat kontras dengan tetangganya yang lebih makmur, Australia.
Penandatanganan perjanjian Pukpuk ini terjadi beberapa pekan setelah Papua Nugini merayakan 50 tahun kemerdekaan dari Australia, yang mengambil alih kendali atas tetangga utaranya sebagai kekuatan kolonial pada 1902, setelah kedua negara dijajah oleh Inggris.
Pada Agustus 2013, Australia menandatangani nota kesepahaman dengan Papua Nugini, yang menyebabkan ribuan migran yang tiba di Australia dengan perahu ditahan di Pulau Manus dalam tahanan lepas pantai.
Pusat penahanan yang kontroversial itu ditutup pada 2017, meninggalkan ratusan pengungsi terdampar.
Australia juga berusaha menandatangani perjanjian keamanan dengan Fiji, setelah perjanjian serupa yang mencakup keamanan dan perubahan iklim dengan Vanuatu tertunda bulan lalu.
Australia juga baru-baru ini menandatangani perjanjian bersejarah dengan Tuvalu, perjanjian pertama di dunia yang menawarkan visa untuk membantu orang-orang yang menghadapi pemindahan akibat krisis iklim untuk menetap kembali.
Perubahn iklim tetap menjadi perhatian keamanan utama bagi banyak negara di kawasan ini, dengan Australia berusaha menjadi tuan rumah pertemuan perubahan iklim COP PBB 2026, bersama dengan tetangga Pasifiknya.
Usaha ini belum terwujud karena Turkiye juga secara formal berkampanye untuk menjadi tuan rumah pertemuan yang sama.