Irakli Kobakhidze menyeru Duta Besar UE untuk mengutuk protes Tbilisi, dengan menyatakan bahwa sang duta besar memiliki ‘tanggung jawab khusus’ atas kerusuhan tersebut.
Diterbitkan Pada 5 Okt 20255 Okt 2025
Klik di sini untuk membagikan di media sosial
share2
Perdana Menteri Georgia menyatakan bahwa para pengunjuk rasa yang berusaha menyerbu istana kepresidenan berupaya menggulingkan pemerintah, sementara dia menuduh Uni Eropa mencampuri urusan politik negaranya.
Irakli Kobakhidze mengatakan pada Minggu bahwa para demonstran bertujuan untuk “menggulingkan tatanan konstitusional” dan menambahkan bahwa Duta Besar UE Pawel Herczynski, yang dituduhnya mendukung aksi unjuk rasa itu, memikul “tanggung jawab khusus”. Kobakhidze menyerunya untuk “menjauhkan diri dan secara tegas mengutuk segala hal yang terjadi di jalanan Tbilisi,” seperti dilaporkan kantor berita Georgia, Interpressnews.
Kisah-Kisah Rekomendasi
list of 3 items
end of list
Polisi anti huru hara Georgia menggunakan semprotan merica dan meriam air pada Sabtu untuk membubarkan para pengunjuk rasa dari istana kepresidenan di pusat kota Tbilisi dan menahan lima aktivis, saat oposisi menggelar demonstrasi besar pada hari pemilihan lokal.
Kementerian Tenaga Kerja, Kesehatan, dan Urusan Sosial Georgia menyatakan bahwa 21 personel keamanan dan enam pengunjuk rasa luka-luka dalam konfrontasi tersebut, menurut media lokal.
Kobakhidze mengatakan hampir 7.000 orang berpartisipasi dalam protes di ibu kota negara Kaukasus Selatan yang berpenduduk 3,7 juta jiwa ini.
“Mereka bergerak mengambil tindakan, memulai upaya penggulingan. Upaya itu gagal, dan kemudian mereka mulai menjaga jarak darinya,” ujar Kobakhidze. “Tak seorang pun akan luput dari tanggung jawab. Ini termasuk tanggung jawab politik.”
Seorang pengunjuk rasa mendapat pertolongan setelah terkena gas air mata di pusat kota Tbilisi [Giorgi Arjevanidze/AFP]
Protes ini meletus saat partai penguasa Georgian Dream, yang menurut para kritikus dekat dengan Rusia, memenangkan suara mayoritas di semua munisipalitas, dengan mengklaim 80 persen suara. Mantan pesepakbola AC Milan, Kakha Kaladze, mempertahankan jabatan walikota ibu kota.
Kelompok-kelompok oposisi memboikot pemungutan suara dan menggerakkan pendukung untuk “revolusi damai” melawan partai Georgian Dream. Ribuan orang berkumpul di Freedom Square dan Rustaveli Avenue di pusat Tbilisi, mengibarkan bendera Georgia dan UE dalam aksi yang digambarkan penyelenggara sebagai bentuk perlawanan, sebelum beberapa pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan di sekitarnya, membakar barang-barang, dan berkonfrontasi dengan polisi anti huru hara.
Pejabat tinggi partai Georgian Dream berulang kali menyangkal adanya hubungan dengan Kremlin. Dalam sebuah tulisan opini untuk Euronews pekan lalu, Kobakhidze menyatakan bahwa aspirasi negaranya untuk bergabung dengan UE adalah “stabil dan tidak dapat diubah”.
“Jalan Georgia adalah Eropa, damai, dan berprinsip. Kami melakukan bagian kami. Kami tetap teguh dalam reformasi, berkomitmen pada kewajiban kami, dan fokus pada hasil,” tulis Kobakhidze.
Negara tersebut telah terkunci dalam krisis politik sejak Oktober tahun lalu ketika Georgian Dream memenangkan pemilihan parlemen, yang dinyatakan oposisi sebagai “curang”. Presiden Georgia yang pro-Barat, Salome Zourabichvili, mengatakan pada saat itu: “Ini adalah kecurangan total, perampokan total atas suara Anda,” seraya menambahkan bahwa negara tersebut telah disapu oleh “operasi khusus Rusia”.
Tokoh-tokoh oposisi telah mengorganisir protes sejak saat itu, memicu respons keras dari pemerintah, dengan polisi sering bentrok dengan para pengunjuk rasa dan melakukan banyak penangkapan.
Partai Georgian Dream didirikan oleh pengusaha miliarder dan mantan Perdana Menteri Bidzina Ivanishvili, orang terkaya di Georgia. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Ivanishvili pada akhir tahun 2024 karena dinilai merongrong “masa depan demokratis dan Euro-Atlantik Georgia untuk kepentingan Federasi Rusia,” ujar Menteri Luar Negeri AS saat itu, Antony Blinken.