Masa Depan Tiga Bulan Pasti Lebih Cerah

Jumat, 3 Oktober 2025 – 20:43 WIB

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak perlu dihentikan, meskipun sempat terjadi kasus keracunan massal di beberapa daerah.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program itu.

“Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Kita jangan terus pesimis kalau ada kekurangan. Kita tentu sangat berhati-hati dengan kejadian keracunan kemarin. Tapi proses perbaikan semua sekarang sudah berjalan,” kata Luhut dalam konferensi pers, setelah rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Jakarta, Jumat.

Pernyataan itu dia sampaikan menanggapi desakan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang minta pemerintah menghentikan sementara program MBG, karena dianggap menghabiskan anggaran besar dan telah menyebabkan lebih dari 5.000 siswa keracunan.

Menurut Luhut, program MBG justru punya manfaat jangka panjang karena membangun rantai pasok baru untuk kebutuhan pangan lokal, seperti telur, ikan, dan pisang.

“Ini kan baru sembilan bulan (berjalan) Pak Dadan. Jadi kita jangan buru-buru kritik sana-sini. Ya kritik boleh saja, tidak ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru,” ujarnya.

Luhut menyampaikan pentingnya memperluas peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan program tersebut. Sebab, keterlibatan pemda, menurutnya perlu diperbesar agar distribusi makanan lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, dia minta publik tidak buru-buru menilai negatif program MBG. Dalam tiga bulan ke depan, dengan perbaikan data dan sistem, pelaksanaan program MBG akan semakin baik.

“Kita lihat tiga bulan ke depan menurut saya pasti akan lebih bagus, karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan, kami lakukan pengecekan fisik, kami membangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya terima laporan. Sehingga Bapak Presiden dapat laporan dengan data yang akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat,” ujarnya lagi.