Pemerintah memastikan investigasi kasus keracunan makanan yang terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan dengan cepat dan menyeluruh.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai insiden MBG di kantor Kementerian Kesehatan pada hari Kamis.
“Pemerintah terus memastikan MBG aman, karena ini adalah hak seluruh warga negara agar dapat tumbuh menjadi populasi yang berkualitas. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kami melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola MBG,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memutuskan untuk menutupkan semua Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bertanggung jawab atas insiden keracunan makanan tersebut.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pengawasan pemerintah terhadap program MBG juga akan melibatkan unit penerima terbesar.
“Unit penerima terbesar berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mencakup sekitar 450.000 sekolah,” jelas Sadikin.
Menurut dia, pemerintah mewajibkan sekolah-sekolah ini untuk melakukan pemeriksaan ketat sebelum makanan didistribusikan — termasuk pemerikasaan warna, bau, dan adanya lendir.
Dia menambahkan bahwa setiap enam bulan, penerima akan menjalani pengukuran tinggi dan berat badan untuk memastikan program tepat sasaran. “Setiap enam bulan, penerima akan diukur tinggi dan berat badannya, per nama dan alamat, untuk melengkapi program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola BGN pasca insiden keracunan makanan yang terkait program MBG di beberapa daerah.