Kamis, 2 Oktober 2025 – 13:43 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah siap mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah meningkatnya kasus keracunan makanan.
Baca Juga:
Ombudsman Blak-blakan soal Keracunan MBG: Beras Medium bukan Premium hingga Sayuran Tak Segar
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat untuk langsung memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan program tersebut.
Budi menjelaskan, sistem pencatatan kasus keracunan kedepannya akan mirip dengan model laporan COVID-19 yang pernah digunakan.
Baca Juga:
Ombudsman Soroti Sejumlah SPPG Terafiliasi Politik: Berisiko Timbulkan Konflik Kepentingan
“Kita akan gunakan sistem laporan yang sudah ada untuk keracunan pangan dari puskesmas dan Dinkes, baik itu setiap hari atau setiap minggu, dan angkanya akan dikonsolidasikan antara BGN dan Kemenkes,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis, 2 Oktober 2025.
Baca Juga:
Diminta Tunjuk Politisi yang Minta Kelola Dapur MBG, Kepala BGN: Semua Pihak Berkontribusi
Dia menambahkan, skema pelaporan bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan agar data lebih terukur.
“Kalau perlu, misalnya ada update harian, mingguan, bulanan seperti yang dulu kita lakukan saat COVID-19,” tegas Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah bergerak cepat setiap kali ada laporan keracunan terkait MBG. Hal itu, katanya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah terus memastikan program MBG berjalan aman, layak sesuai SOP, dan tepat sasaran. MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul di masa depan,” kata Zulkifli.
Ia menekankan program makan bergizi gratis adalah kebijakan besar yang dampaknya sangat luas, meski tantangannya juga tidak ringan.
“Program bapak presiden ini mendasar dan besar, memberikan dampak yang luas juga tantangannya tidak ringan karena ruang lingkupnya besar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan data orang yang mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Dia mengungkapkan sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan sejak Januari 2025. Dadan menyebut keracunan terbanyak terjadi di Pulau Jawa dengan 45 kasus.
Hal tersebut diungkapkan Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Dalam paparannya, ia membagi tiga wilayah pemantauan MBG: wilayah I di Pulau Sumatera, wilayah II di Pulau Jawa, dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.
“Sebaran kasus gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli tercatat ada sekitar 24 kasus. Sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi ada 51 kasus kejadian,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa data 6 ribu lebih orang itu dikumpulkan dari Januari hingga September 2025.
“Kalau dilihat dari sebaran kasus, di wilayah I tercatat ada 1.307 orang yang mengalami gangguan pencernaan, wilayah II sudah bertambah tidak lagi 4.147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang, wilayah III ada 1.003 orang,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah bergerak cepat setiap kali ada laporan keracunan terkait MBG. Hal itu, katanya, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.