Banjarmasin, Kalsel (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi telah mencabut status siaga darurat untuk kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya diterapkan mulai 4 Agustus 2025.
Status ini dicabut dengan diterbitkannya Surat Pernyataan tentang Penghentian Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor 300.2/01951/BPBD/2025, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, pada tanggal 30 September 2025.
“Berdasarkan evaluasi dan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta kondisi lapangan yang sebenarnya, Pemerintah Kalimantan Selatan menyatakan bahwa status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan resmi diakhiri pada 30 September 2025,” konfirmasi Syarifuddin di sini, pada hari Rabu.
Menurut beliau, keputusan ini diambil setelah rapat evaluasi dan instruksi dari Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 26 September 2025.
Dia menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan pencabutan status tersebut adalah informasi dari BMKG, yang menyatakan bahwa musim hujan sudah tiba di provinsi ini sejak bulan September dengan curah hujan normal hingga di atas normal.
Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan juga telah melaporkan bahwa tanah sudah mulai basah karena hujan yang konsisten.
Meskipun statusnya sudah dicabut, dia menekankan bahwa pemerintah tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menambahkan bahwa pemantauan dan koordinasi antar sektor terus dilakukan.
“Kami mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melindungi lingkungan untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kalimantan Selatan menerapkan status siaga darurat pada 4 Agustus, menyusul peningkatan titik panas di beberapa kabupaten dan kota akibat musim kemarau yang dimulai pada Juni 2025.
Di provinsi ini, daerah dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang relatif tinggi mencakup Banjar, Barito Kuala, Tapin, Banjarbaru, dan Hulu Sungai Selatan.