JAKARTA – Pengamat Politik dan Militer Selamat Ginting menyatakan bahwa reformasi kepolisian adalah masalah strategis yang tidak cuma terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sangat berhubungan dengan upaya konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Apabila proses reformasi Polri hanya diatur oleh internal kepolisian saja, dikhawatirkan perubahannya hanya akan bersifat kosmetik atau semu.
“Hal ini tidak bisa dipisahkan dari konsolidasi kekuasaan. Kalau seseorang sedang melakukan konsolidasi kekuasaan, lalu reformasi polisi dikuasai—dalam tanda kutip—oleh internal, maka perubahannya cenderung cuma di permukaan saja,” ujar Selamat dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Reformasi Polri, Siapa Pegang Kendali?” yang tayang di iNews, Selasa (30/9/2025).
Menurut Selamat, selama masih ada sikap defensif dan ketidakmauan untuk membuka diri di tubuh kepolisian, maka hal itu akan tetap jadi penghalang utama bagi perubahan yang substansial. “Menurut saya, ini dianggap sebagai upaya polisi untuk mempertahankan status quo, bersikap defensif, dan tidak mau membuka diri,” jelasnya.
Dia menyarankan agar proses reformasi kepolisian sebaiknya dikendalikan langsung oleh Istana melalui suatu komite independen, supaya restrukturisasi yang dilakukan bisa berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
“Karena itu, jika reformasi kepolisian dikendalikan oleh Istana, maka Presiden melalui komite independennya punya potensi yang lebih baik untuk memperbaiki Polri,” ucap Selamat.
Dia menambahkan, restrukturisasi yang bersifat fundamental akan lebih efektif jika dilakukan oleh pihak dari luar kepolisian. “Jadi menurut saya begitu, karena dalam restrukturisasi mendasar, orang lebih mudah menilai dari luar daripada dari dalam. Itulah mengapa reformasi kepolisian itu sangat strategis,” tandasnya.
( jon )