Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi strategis dan inovasi oleh pemerintah daerah dalam menanggapi dinamika transfer fiskal antarpemerintah (TKD) yang terus berkembang.
"Harus ada langkah antisipasi dan strategi yang jelas agar perubahan dalam transfer fiskal tidak mengganggu program pembangunan atau pelayanan publik," ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Senin.
Tito menyampaikan pernyataan ini ketika berbicara di hadapan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Rapat Konsinyasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2026 yang diadakan di Bogor, Jawa Barat.
Dia mendorong para pejabat di Kemendagri untuk meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Pengawasan seperti ini penting untuk memastikan kebijakan nasional diimplementasikan dengan efektif di tingkat daerah, terutama di tengah penyesuaian dalam transfer fiskal.
Tito juga menyatakan bahwa dia telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa realokasi transfer fiskal memperhitungkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah tetap dapat menjalankan tugas-tugas wajibnya, termasuk penyediaan pelayanan publik dasar.
Dia menguraikan empat langkah utama yang harus diprioritaskan pemerintah daerah:
- Pertama, efisiensi anggaran, khususnya di pos-pos pengeluaran seperti perjalanan dinas, rapat, dan perawatan infrastruktur kantor.
- Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber baru pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ini bisa mencakup pajak alat berat, pajak restoran, dan pungutan atas pengambilan air tanah. Pemerintah daerah juga didorong untuk merangsang sektor swasta dengan mempermudah regulasi usaha serta meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga keberlanjutan fiskal terjaga.
- Ketiga, memaksimalkan partisipasi dalam program prioritas nasional yang dijalankan di wilayah mereka masing-masing. Menurut Tito, menyelaraskan diri dengan agenda nasional dapat memperkuat upaya pembangunan daerah.
- Keempat, mendorong inovasi dan terobosan kreatif yang disesuaikan dengan potensi unik masing-masing daerah.
Sebagai contoh, dia menyebut inisiatif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang membuka saluran ekspor untuk produk hortikultura ke Singapura. Inovasi ini, katanya, memiliki manfaat ganda untuk mendorong perekonomian lokal sekaligus memperluas akses ke pasar internasional.
"Daerah harus berani mencari terobosan baru yang sesuai dengan potensi lokalnya. Dengan begitu, meskipun dinamika TKD berubah, pembangunan bisa terus berjalan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat," tambahnya.
Forum konsinyasi ini dirancang untuk memastikan rencana kerja dan anggaran Kementerian tahun 2026 disusun secara komprehensif. Setiap unit kerja diberikan kesempatan untuk memaparkan capaian dan kebutuhan sumber dayanya, dengan Menteri melakukan tinjauan mendalam untuk memastikan keselarasan dengan arahan kebijakan pemerintah pusat.
Berita terkait: Pulau Riau dipuji karena kinerja pendapatan daerah tahun 2025 yang kuat
Penerjemah: Fianda, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025