Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sangat tergantung pada sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah.
"Koordinasi antara pemerintah daerah dan Satgas MBG sangat penting. Dengan sinergi yang baik, berbagai masalah di lapangan, termasuk keracunan makanan di kalangan siswa, dapat dikurangin dan bahkan dicegah," ujarnya pada Kamis.
Ia menekankan bahwa forum Satgas MBG di setiap daerah harus dipakai untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksana program ini.
Lebih lanjut, dia menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam program ini. Dalam hal ini, Satgas MBG menjadi jembatan untuk partisipasi yang lebih besar dari pemerintah daerah dalam pengawasan program.
Karnavian menegaskan bahwa kementeriannya telah memfasilitasi pembentukan Satgas MBG di 141 daerah, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Satgas daerah tersebut berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembentukan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menyediakan makanan untuk program ini.
"Dengan kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, BGN, dan pemerintah daerah, program MBG diharapkan dapat melindungi kesehatan anak-anak dan meletakkan dasar untuk generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," ujarnya.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu program terbesar yang dijalankan di tanah air.
BGN pada Kamis melaporkan bahwa program tersebut sejauh ini telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat dengan total 8.018 SPPG yang beroperasi.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Berita terkait: [Tautan berita 3]
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025