Jakarta (ANTARA) – Kawasan Asia dan Pasifik adalah rumah bagi tenaga kerja terbesar di dunia. Dalam tahun-tahun terakir, kawasan ini menunjukkan ketahanan yang luar biasa, dengan upah riil—gaji yang disesuaikan dengan inflasi—terus naik sementara di banyak belahan dunia lain justru turun.
Namun, ini hanya cerita sebagian saja. Tiap negara punya dinamika upah yang sangat berbeda, dan di dalam kawasannya, ada 1,3 miliar pekerja rentan—termasuk perempuan, migran, pekerja disabilitas, dan mereka yang bekerja di sektor informal—yang bergulat dengan upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan biaya hidup yang meningkat.
Kenaikan upah rata-rata tidak otomatis berarti daya beli yang lebih tinggi bagi para pekerja ini. Bahkan ketika naik, itu mungkin masih belum cukup untuk menjamin standar hidup yang layak.
Upah minimum, yang merupakan batas upah secara hukum, dirancang untuk melindungi pekerja dari bayaran yang terlalu rendah. Ini disesuaikan secara berkala tapi seringkali tidak menjamin standar hidup minimum atau cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga mereka.
Di sinilah konsep living wage atau upah layak menjadi transformatif, dengan mengalihkan fokus pada apakah pekerja mendapat cukup untuk menghidupi standar hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga. Konsep ini berakar pada Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan mencerminkan semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Upah layak bisa dicapai melalui proses penetapan upah yang inklusif berdasar dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta melalui perundingan bersama, sambil juga mengatasi akar penyebab upah rendah.
Beberapa tahun belakangan, inisiatif upah layak makin terlihat dan dapat momentum. Meski upaya ini telah meningkatkan kesadaran dan mendorong kemajuan di beberapa area, mereka seringkali berjalan secara terfragmentasi dan mungkin tidak selaras dengan mekanisme penetapan upah nasional, kurang mempertimbangkan realitas ekonomi lokal, atau memastikan partisipasi penuh perwakilan pekerja dan pengusaha.
Laporan Upah Global terbaru 2024–25 menyoroti tantangan yang terus ada dalam pertumbuhan dan ketimpangan upah. Sejak awal abad ini, ketimpangan upah telah menyempit di sebagian besar negara, tapi ini tidak universal, dan ketimpangan tetap tinggi secara tidak dapat diterima.
Lebih dari 90 persen pekerja berupah rendah di kawasan ini berada di pekerjaan informal. Perempuan dan migran masih sangat terkonsentrasi di antara mereka yang dibayar rendah.
Mengenali tantangan ini, ILO mengambil langkah bersejarah pada Maret 2024, ketika Badan Pemerintahnya mendukung kesepakatan tentang upah layak.
Seitulan kemudian, ILO meluncurkan program global pertamanya tentang upah layak dengan dua tujuan utama: mendukung produksi perkiraan upah layak yang andal dan "pusat data upah," serta memperkuat sistem penetapan upah agar upah layak bisa menjadi kenyataan.
Sekarang giliran Asia-Pasifik untuk memimpin. Pada 23 September 2025, ILO dan Pemerintah Sri Lanka akan menjadi tuan rumah Dialog Upah Layak Regional pertama di bawah Koalisi Global untuk Keadilan Sosial.
Pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, sektor swasta, dan mitra internasional akan berkumpul di Colombo untuk bertukar ide dan membentuk solusi.
Sorotan utama adalah peluncuran Repositori Digital Upah Minimum Asia-Pasifik—sebuah platform online perintis yang mengkonsolidasikan data upah minimum resmi dan indikator terkait untuk mendukung dialog sosial yang transparan dan berbasis bukti dalam menetapkan upah yang memadai dan seimbang.
Untuk membuat kemajuan nyata, kawasan ini harus fokus pada lima prioritas: perkuat lembaga penetapan upah untuk memastikan dialog tripartit yang genuin antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, serta dukung perundingan bersama; capai keseimbangan antara keadilan dan keberlanjutan, pastikan upah memenuhi kebutuhan pekerja sambil mencerminkan realitas ekonomi; manfaatkan data untuk memandu keputusan yang informatif dan efektif; selaraskan inisiatif upah layak agar upaya swasta dan masyarakat sipil terhubung dengan prinsip ILO dan kerangka kerja nasional; dan atasi ketimpangan serta akar penyebab upah rendah dengan mengurangi informalitas, mempromosikan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan pertumbuhan produktivitas, sambil memastikan semua pekerja mendapat bagian dari kemajuan ekonomi.
Asia dan Pasifik berada di titik balik. Dengan tenaga kerjanya yang besar dan perannya sebagai mesin ekonomi global, kawasan ini dapat menunjukkan bahwa upah layak bukan hanya aspirasi tetapi bisa dicapai melalui pendekatan sistematis yang berbasis pada dialog sosial.
Jika Asia-Pasifik berhasil, dampaknya akan meluas jauh melampaui kawasan, membuktikan bahwa upah layak adalah fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan, pekerjaan yang layak, serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan—untuk menegakkan keadilan sosial dan martabat bagi setiap pekerja.
) Kaori Nakamura-Osaka, Asisten Dirjen ILO dan Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik
) Pandangan dan opini yang diutarakan di halaman ini adalah milik penulis dan tidak necessarily mencerminkan kebijakan resmi atau posisi Lembaga Kantor Berita ANTARA
Copyright © ANTARA 2025