Pemerintah RI Latih 655 Orang Tua Asuh untuk Program Sekolah Nasional

Banjarbaru (ANTARA) – Menteri Sosial Indonesia Saifullah Yusuf telah melatih 655 orang tua asuh dan wali asrama yang mendukung siswa dalam fase kedua Program Sekolah Rakyat 2025, yang menjangkau enam provinsi.

Berbicara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru di Kalimantan Selatan pada Selasa, Yusuf mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas komitmen mereka terhadap inisiatif ini, yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Dalam acara di Banjarbaru, dia langsung melatih 116 peserta, yang terdiri dari 86 orang tua asuh dan 30 wali asrama.

Lima provinsi lain mengikuti sesi secara daring. Mereka termasuk Padang, Sumatra Barat, dengan 121 orang tua asuh dan 18 wali; Bandung, Jawa Barat, dengan 107 orang tua asuh dan 19 wali; Yogyakarta, dengan 100 orang tua asuh dan 31 wali; Makassar, Sulawesi Selatan, dengan 104 wali dan 21 orang tua asuh; serta Jayapura, Papua, dengan 18 orang tua asuh.

Yusuf juga memuji komunitas Sekolah Rakyat di Banjarbaru, termasuk kepala sekolah, guru, satpam, petugas kebersihan, dan staf dapur, atas dedikasi mereka terhadap program ini.

Dia menekankan bahwa orang tua asuh dan wali harus tetap sabar, bertanggung jawab, dan bersemangat dalam mengasuh siswa, yang banyak di antaranya menghadapi kesulitan ekonomi. Peran mereka, katanya, sangat penting untuk memastikan kesuksesan program dan kesejahteraan siswa.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dengan menempatkan anak-anak dari latar belakang kurang mampu di asrama di bawah pengawasan orang tua asuh dan wali. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat akses anak terhadap pendidikan sekaligus menanamkan nilai-nilai disiplin, inklusifitas, dan tanggung jawab sosial.

MEMBACA  Pemuda Palestina bertujuan untuk mendidik komunitas Nashville 3 bulan setelah perang Israel-Hamas.

Dengan mengerahkan pengasuh yang terlatih, pemerintah bertujuan untuk memperluas jangkauan program secara nasional. Fase kedua ini melanjutkan gelombang pertama implementasi, yang dimulai pada 2024 dan mencakup lebih sedikit provinsi.

Kementerian mengatakan sesi pelatihan lebih lanjut akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas dukungan yang diberikan kepada para siswa.