Kantor Jaksa Agung menuduh Eduardo Bolsonaro, yang juga seorang anggota kongres, berulang kali bertindak untuk menundukkan kepentingan republik kepada agenda pribadi dan keluarga, sehingga membawa Brasil ke dalam ancaman sanksi dari pemerintah asing.
Sang anggota kongres menyebut tuntutan ini sebagai “palsu” dalam sebuah unggahan di media sosial X, dan menyatakan bahwa adalah “mengada-ada” untuk menuduhnya melakukan obstruksi peradilan.
Langkah terbaru ini muncul beberapa pekan setelah mantan presiden, yang memimpin Brasil dari Januari 2019 hingga Desember 2022, dihukum penjara 27 tahun setelah dinyatakan bersalah merencanakan kudeta.
Eduardo Bolsonaro, yang berdomisili di AS, mengaku menerima berita tentang tuntutan tersebut melalui pers, dan menganggap waktu pengumumannya menegaskan “persekusi politik berkelanjutan” yang dialaminya.
Selain hukuman pidana, jaksa juga akan menuntut “ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dari tindak kriminal tersebut”.
Pengusaha Paulo Figueiredo, cucu dari mantan diktator João Batista Figueiredo, juga turut disebut dalam dakwaan ini.
Eduardo Bolsonaro pindah ke AS awal tahun ini, dan mengaku kepada BBC bahwa ia hidup dalam “pengasingan” karena takut ditangkap jika kembali ke Brasil.
Ia secara terbuka melobi dukungan untuk ayahnya dari pemerintahan Trump, yang menyamakan kasus terhadap mantan presiden Brasil tersebut dengan “perburuan penyihir”.
Presiden AS Donald Trump, yang memandang Bolsonaro sebagai sekutu, menerapkan tarif 50% pada Brasil bulan Juli lalu, sebuah langkah yang disebut presiden Brasil saat ini Luiz Inácio Lula da Silva sebagai “tidak hanya keliru tetapi juga tidak logis”.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berjanji akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menekan Brasil terkait vonis mantan presiden tersebut, dan pada Senin mengumumkan sanksi terhadap istri dari Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes, yang memimpin persidangan mantan presiden.
Sang hakim menyatakan sanksi terhadap istrinya tersebut “ilegal dan disayangkan”.
Jair Bolsonaro dinyatakan bersalah merencanakan kudeta awal bulan ini dan telah dijatuhi hukuman 27 tahun penjara.
Ribuan warga Brasil berunjuk rasa di berbagai kota pada Minggu untuk memprotes sebuah RUU yang dapat berujung pada pemberian amnesti bagi mantan presiden tersebut.
Berdasarkan proposal tersebut, anggota Kongres harus memberikan persetujuan—melalui pemungutan suara rahasia—sebelum seorang legislator dapat dituntut atau ditangkap.
Para pengkritik menjulukinya “RUU Kekenasan” namun anggota Kongres yang mendukungnya mengatakan hal itu diperlukan untuk melindungi mereka dari apa yang mereka sebut sebagai “pelampauan wewenang kehakiman”.
Presiden Lula menulis di X: “Saya berpihak pada rakyat Brasil. Demonstrasi hari ini membuktikan bahwa masyarakat tidak menginginkan kekebalan hukum atau amnesti.”
Ia juga telah berjanji untuk memveto RUU amnesti tersebut andai kata disahkan oleh Senat.