Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia akan menganggarkan biaya gaji untuk peserta program magang nasional yang akan datang, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin.
Dia tekankan bahwa gaji akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga membebaskan perusahaan dari tanggung jawab pembayaran.
“Perusahaan tidak membayar insentif ini; semuanya akan ditanggung oleh pemerintah,” ujar Hartarto dalam konferensi pers.
Program ini, yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi 2025, bertujuan menyelaraskan sektor pendidikan dengan kebutuhan industri melalui pendekatan “link and match”. Program akan berjalan enam bulan — tiga bulan di 2025 dan tiga bulan di 2026 — dengan kemungkinan perpanjangan setelah evaluasi.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp198 miliar (US$12,2 juta) untuk menutup gaji 20.000 lulusan baru.
Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa besaran upah akan mengacu pada upah minimum provinsi (UMP).
“Perhitungannya masih perkiraan awal, tergantung dari UMP masing-masing daerah,” jelasnya.
Baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berpartisipasi. Perusahaan diwajibkan untuk menyiapkan rencana magang, penempatan, dan mekanisme pembimbingan.
Pedoman teknis sedang disusun dalam sebuah peraturan menteri, sementara kolaborasi akan diprioritaskan untuk perusahaan yang terdaftar dalam Sistem Pelaporan Wajib Lapangan Kerja Perusahaan (WLKP).
Yassierli menambahkan bahwa sektor yang dapat ikut serta akan tetap terbuka dan tersebar merata di seluruh provinsi.
Berita terkait: Pemerintah RI luncurkan program magang nasional akhir 2025
Berita terkait: Pemerintah luncurkan paket ekonomi 2025 dengan bansos, magang, perumahan
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025