Pentagon telah menyampaikan kepada para jurnalis bahwa mereka harus menyetujui untuk tidak mengungkap informasi yang tidak sah atau berisiko kehilangan akses ke gedung tersebut.
Perubahan ini merupakan salah satu dari sejumlah pembatasan baru, yang juga berupaya membatasi pergerakan para wartawan di dalam fasilitas yang menjadi markas Departemen Perang—sebelumnya dikenal sebagai Departemen Pertahanan.
Langkah ini menyusul serangkaian kebocoran informasi dalam beberapa bulan terakhir.
Pete Hegseth, yang baru saja diberi jabatan baru sebagai Menteri Perang, menulis di media sosial: “Pers tidak mengendalikan Pentagon—rakyat lah yang melakukannya. Pers tidak lagi diizinkan berkeliaran di lorong-lorong fasilitas yang aman. Kenakan lencana dan patuhi aturan—atau pulanglah.”
Pembatasan baru ini diuraikan dalam sebuah nota briefing yang dikirim ke anggota pers, yang harus mereka tandatangani untuk mempertahankan kredensial pers mereka di Pentagon.
Departemen tersebut menyatakan bahwa mereka “tetap berkomitmen pada transparansi untuk mempromosikan akuntabilitas dan kepercayaan publik”.
Namun ditambahkan: “Informasi DoW harus disetujui untuk rilis publik oleh pejabat berwenang sebelum diterbitkan, bahkan jika informasi itu tidak diklasifikasikan.”
Nota itu meminta penandatangan untuk mengakui bahwa penentuan kredensial pers untuk gedung tersebut “dapat didasarkan pada akses tidak sah, upaya akses tidak sah, atau pengungkapan tidak sah” atas informasi rahasia keamanan nasional, atau informasi yang ditetapkan sebagai informasi tidak terkalsifikasi yang dikendalikan.
“Panduan dalam memo yang diberikan kepada media residen berkredensial di Pentagon menegaskan kembali standar yang sudah sejalan dengan setiap pangkalan militer lain di negara ini,” ujar Kepala Juru Bicara Pentagon Sean Parnell dalam sebuah pernyataan. “Ini adalah panduan dasar yang masuk akal untuk melindungi informasi sensitif serta keamanan nasional dan keselamatan semua yang bekerja di Pentagon.”
Para anggota legislatif dari Partai Demokrat dan anggota pers telah mengutuk kebijakan ini.
The National Press Club, sebuah organisasi untuk jurnalis di AS, menyebutnya sebagai “serangan langsung terhadap jurnalisme independen di tempat di mana pengawasan independen paling penting: militer AS”.
Senator Jack Reed, seorang Demokrat dan anggota senior di Komite Angkatan Bersenjata Senat, menyebut pembatasan itu sebagai “penghinaan yang tidak bijaksana terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan pers”.
Hegseth sebelumnya telah mendapat sorotan atas caranya menangani informasi sensitif setelah terungkap bahwa ia membagikan detail tentang pemboman Yaman dalam grup percakapan yang termasuk seorang reporter pada bulan Maret. Mantan penasihat keamanan nasional Michael Waltz, yang baru-baru ini dikukuhkan sebagai duta besar AS untuk PBB, tidak sengaja mengundang jurnalis tersebut ke dalam percakapan.
Pemerintah bereaksi dengan marah pada bulan Juni ketika sebuah laporan intelijen yang bocor tampak bertentangan dengan pernyataan yang mereka buat tentang kerusakan yang disebabkan oleh serangan AS terhadap program nuklir Iran.