Meningkatkan Fasilitas Kesehatan di Papua Sesuai Arahan Wakil Presiden: Deputi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk berjanji untuk memperbaiki infrastruktur layanan kesehatan di Papua, menyusul kunjungan tiga hari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke wilayah tersebut awal minggu ini.

Ribka menyatakan bahwa Wapres memberikan sejumlah arahan untuk meningkatkan layanan di beberapa sektor setelah meninjau fasilitas-fasilitas di Papua dari tanggal 16 hingga 18 September.

“Banyak fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang perlu renovasi, tata kelola yang lebih baik, dan peningkatan manajemen. Kami bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan ada banyak masalah yang harus diselesaikan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Ribka menyampaikan hal tersebut setelah mendampingi Wapres dalam pertemuan tertutup di Gedung Negara di Jayapura bersama Wakil Menteri ESDM, Penjabat Gubernur Papua, walikota, bupati, dan pejabat Forkopimda setempat.

Dia menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan segera menggelar rapat teknis yang melibatkan kementerian lain untuk menindaklanjuti hasil kunjungan Wapres.

“Banyak hal yang harus ditingkatkan, dan semua sudah dicatat. Setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan lanjut dengan rapat teknis,” katanya.

Berita terkait: Pemerintah Papua kirim lima dokter spesialis ke RSUD Biak

Sebelum mengunjungi Papua, Wapres melakukan perjalanan ke Papua Selatan, di mana Ribka mencatat bahwa banyak sekolah dan fasilitas kesehatan sangat membutuhkan peningkatan.

Dia mengatakan layanan kesehatan di kedua provinsi tersebut memerlukan perbaikan dalam hal infrastruktur serta sistem administrasi dan pelayanan.

Selama kunjungannya, Gibran meninjau kemajuan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), mengevaluasi layanan pendidikan dan kesehatan, dan mendiskusikan mekanisme Transfer Dana Ke daerah (TKD).

Ribka memastikan bahwa instruksi Wapres—khususnya yang menyangkut kesehatan dan pendidikan—akan segera ditindaklanjuti.

MEMBACA  Wabah Wereng Coklat Ancam Hasil Padi di Jawa Timur

Masalah yang terkait dengan TKD akan melibatkan diskusi dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya, tambahnya, menekankan perlunya koordinasi antar kementerian yang kuat.

“Kami akan melanjutkan koordinasi di tingkat nasional,” kata Ribka.

Berita terkait: Pemda Papua minta prioritaskan warga lokal dalam rekrutmen tenaga kesehatan

Penerjemah: Fianda, Azis Kurmala
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025