loading…
Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan 8 program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun 2025. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto sudah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan di tahun 2025. Program pertama yang diluncurkan yaitu program magang untuk lulusan universitas dengan durasi maksimal satu tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang bahwa program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau yang setara, dan mereka akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta akan terima uang saku yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Lulusan tersebut akan di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri. Penerima manfaat tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar UMP. Program ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disiapkan sebesar Rp198 miliar,” ujar Airlangga setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 15 September 2025.
Pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya sudah diterapkan di sektor padat karya.
“Ini akan dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552 ribu pekerja dan akan diberikan potongan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025, atau selama 3 bulan. Anggarannya sebesar Rp120 miliar,” jelas Airlangga.
Pemerintah juga akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang nantinya akan dievaluasi lagi untuk bulan Desember. “Dana yang diperlukan untuk itu sekitar Rp7 triliun,” tambahnya.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk pekerja non-penerima upah seperti driver transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan dapat potongan iuran sebesar 50 persen, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.