Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog melaporkan bahwa pendistribusian beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP) telah mencapai hampir 400.000 ton di seluruh Indonesia.
“Sampai hari ini, distribusi telah mencapai hampir 400 ribu ton,” kata Presiden Direktur Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, di Jakarta pada Minggu.
Dia menjelaskan bahwa beras SPHP telah didistribusikan melalui pengecer pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), toko ritel modern, dan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog.
Selain itu, Bulog juga menyalurkan beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang ada di seluruh Indonesia.
Distribusi beras SPHP telah membantu menurunkan tingkat inflasi dari 214 kabupaten dan kota menjadi 100 kabupaten dan kota.
Bulog telah menargetkan untuk mendistribusikan 1,3 juta ton beras SPHP pada akhir tahun, dengan ekspektasi distribusi harian sebesar 6.000 ton.
“Kami yakin target 1,3 juta ton akan tercapai,” kata Rizal.
Sampai saat ini, di DKI Jakarta saja, distribusi beras SPHP telah mencapai 26.071 ton atau 16,9 persen.
Distribusi ini terdiri dari 55,32 persen melalui mitra ritel, 5,51 persen melalui GPM, dan 22,27 persen melalui kegiatan-kegiatan lainnya.
“Menurut pandangan kami, capaian ini sudah sangat bagus, khususnya distribusi lewat mitra ritel,” catat Rizal.
Beras SPHP didistribusikan oleh Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Beras ini dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera kecuali Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku dan Papua).
Saat ini, total cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 3,9 juta ton.
Dari jumlah ini, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri, sementara sisanya berasal dari pengadaan luar negeri berdasarkan penugasan pemerintah pada tahun 2024.
Diluncurkan pada 18 Juli 2023, program SPHP — yang dipimpin oleh Bapanas bersama dengan Bulog — bertujuan untuk mengendalikan inflasi, memastikan ketersediaan beras, dan menjaga harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.