Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah membuka perkara kejahatan perang terhadap pemimpin pemberontak Uganda yang buron, Joseph Kony, dalam persidangan konfirmasi dakwaan perdananya tanpa kehadiran tersangka.
Proses peradilan ini menjadi momen bersejarah bagi pengadilan tersebut dan dapat menjadi perkara uji coba untuk penuntutan tersangka profil tinggi di masa depan yang sekiranya masih sulit dijangkau.
Meskipun surat perintah penangkapan telah dikeluarkan 20 tahun silam, Kony, pendiri dan pemimpin Lord’s Resistance Army (LRA), hingga kini berhasil lolos dari penangkapan.
Dia menghadapi 39 dakwaan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, perbudakan seksual, penculikan, serta memaksa ribuan anak untuk bertempur sebagai tentara di LRA.
Kony menyatakan ingin mendirikan pemerintahan berdasarkan sepuluh perintah Allah dalam Alkitab, dan bahwa ia memperjuangkan hak-hak masyarakat Acholi di Uganda utara.
Namun, kelompok pemberontaknya tersohor karena kerap memotong anggota badan atau bagian wajah korban-korbanya.
Popularitas buruk Kony semakin meluas pada 2012 akibat kampanye media sosial yang mengangkat dugaan kekejaman LRA.
Terlepas dari upaya-upaya tersebut, dan setelah bertahun-tahun dilakukan perburuan, ia tetap menjadi buronan.
Suasana hening menyelimuti ruang sidang saat sejumlah dakwaan terhadapnya dibacakan.
Dakwaan-dakwaan itu juga mencakup kejahatan berbasis gender yang terkait dengan perlakuan terhadap ribuan perempuan dan anak perempuan, termasuk perbudakan, pemerkosaan, pernikahan paksa, dan kehamilan paksa.
Kejahatan-kejahatan tersebut diduga dilakukan di Uganda utara antara tahun 2003 dan 2004.
“Sayangnya, jangkauan keadilan internasional, meskipun luas, belum cukup untuk memastikan penangkapan buronan secara efektif,” ujar Jaksa Penuntut Umum ICC, Mame Mandiaye Niang, saat pembukaan perkara.
“Banyak korban yang memiliki kekuatan untuk selamat dari kengerian perang saudara tidak bertahan dalam penantian panjang ini, yang lain telah kehilangan kesabaran, tetapi ada beberapa yang telah menunggu momen ini,” tambahnya.
Menurut penuntutan, anak-anak secara rutin diculik dalam perjalanan ke sekolah, dari ladang, dicabut hak-hak dasarnya, dan dipaksa membunuh demi kelompok pemberontak Kony.
Untuk pertama kalinya, ICC menggunakan kewenangannya berdasarkan Statuta Roma, perjanjian pendiriannya, untuk melanjutkan proses tanpa tersangka dalam tahanan.
Majelis hakim akan mendengarkan argumen dari penuntut umum, pembela, dan perwakilan korban. Kony akan diwakili in absentia oleh pengacara yang ditunjuk pengadilan, sebelum hakim memutuskan apakah akan mengonfirmasi dakwaan-dakwaan tersebut.
Namun, persidangan itu sendiri tidak dapat dimulai kecuali Kony ditangkap dan hadir di pengadilan di Den Haag.
Para ahli hukum menyatakan bahwa persidangan ini dapat menciptakan preseden bagi cara ICC menangani buronan lain yang kecil kemungkinannya untuk ditahan.
Bagi para penyintas kekerasan LRA, persidangan ini dipantau dengan saksama, meskipun dari jarak jauh, melalui layar besar yang dipasang oleh tim ICC di Uganda utara.
Para advokat hak asasi manusia mengatakan hal ini mengukuhkan penderitaan ribuan orang yang mengalami masa pemerintahan teror kelompok pemberontak tersebut.
“Ini tentang pengakuan,” kata seorang penyintas. “Bahkan jika Kony tidak berada dalam tahanan, dunia mendengar apa yang terjadi pada komunitas kami.”
Dalam kasus LRA, jaksa penuntut umum menyoroti luka yang menggores komunitas tempat “korban menjadi pelaku”, tetapi Kony, ujarnya, “tetap menjadi pelaku utama hingga akhir.”
LRA diusir dari Uganda oleh tentara pada tahun 2005, dan para pemberontak pergi ke wilayah yang kala itu merupakan Sudan (kini Sudan Selatan) dan akhirnya mendirikan kamp di area perbatasan dengan Republik Demokratik Kongo.
Mereka kemudian pindah ke Republik Afrika Tengah, di mana mereka diketahui terlibat dalam perburuan liar dan penambangan ilegal.
Pemerintah Uganda sempat berupaya membuat kesepakatan damai dengan Kony, tetapi perundingan gagal pada 2008 karena sang pemimpin LRA menginginkan jaminan bahwa ia dan sekutunya tidak akan dituntut.
Keputusan ICC untuk melanjutkan tanpa kehadirannya menegaskan tekadnya untuk mengejar akuntabilitas, bahkan ketika penangkapan sulit dilakukan.
Langkah ini juga menyoroti fakta bahwa dengan sedikitnya persidangan lain yang berlangsung, ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa pengadilan yang bermasalah ini masih dapat berfungsi.
Jaksa penuntut umum tertinggi ICC saat ini sedang cuti sementara allegations terkait pelanggaran seksual sedang diselidiki, dan serangkaian sanksi yang melumpuhkan telah dikenakan oleh AS sebagai tanggapan atas diterbitkannya surat perintah penangkapan oleh ICC untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya.