Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tokoh agama dan masyarakat mendesak pemerintah untuk mendengarkan kekhawatiran rakyat dan mendorong perubahan, seperti yang tertuang dalam “Tuntutan Rakyat 17+8” yang beredar luas di media sosial.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, Ketua PBNU Alissa Qothrunnada Wahid mengapresiasi cara “Tuntutan Rakyat 17+8” dirumuskan dari aspirasi berbagai kelompok masyarakat, khususnya kaum muda.
Wahid mencatat bahwa gerakan organik di berbagai platform media sosial sebenarnya telah dimulai sejak beberapa waktu lalu, seiring rakyat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah untuk kebijakan dan inisiatif yang lebih berpihak pada rakyat.
“Kalau pemerintah dan aparat negara tidak belajar dari dua kejadian ini, yang begitu masif di media sosial, maka itu sangat mengerikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kesamaan antara “Tuntutan Rakyat 17+8” dengan tuntutan yang disuarakan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB).
Beberapa di antaranya adalah tidak mengkriminalisasi para demonstran dan tidak menggunakan tindakan represif terhadap pengunjuk rasa, serta memotong insentif berlebihan bagi pejabat publik yang membebani anggaran negara.
Pada kesempatan yang sama, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, menyatakan bahwa pada periode sebelumnya, banyak saran, ide, dan kritik telah disampaikan oleh mereka yang tidak memiliki kepentingan khusus, seperti cendekiawan dan akademisi.
Ia berharap masukan-masukan itu didengarkan tanpa disaring agar para pejabat tidak hanya mendengar hal-hal yang menyenangkan.
“Mohon dengarkan itu, pertimbangkan dengan sungguh, renungkan bersama dengan mengundang tokoh-tokoh yang tidak memiliki niatan lain selain untuk kebaikan bangsa ini,” kata Uskup Agung.
Pada 25 Agustus lalu, masyarakat mulai memprotes insentif berlebihan para anggota dewan. Unjuk rasa tersebut merenggut nyawa Affan Kurniawan, seorang driver ojek online berusia 21 tahun yang tewas setelah tertabrak kendaraan taktis, dan segera memicu gejolak di seluruh Indonesia.
Berita terkait: DPR pastikan menindaklanjuti tuntutan 17+8 rakyat
Berita terkait: Pink yang berani, hijau yang heroik jadi simbol solidaritas dan harapan
Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Mecca Yumna
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025