Minggu, 31 Agustus 2025 – 22:30 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberi tugas kepada Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan tiga Kepala Staf TNI untuk mengamankan sumber daya alam (SDA). Tujuannya agar pemanfaatan SDA ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Baca Juga :
Arahan Prabowo ke Panglima TNI, Kapolri hingga Kepala BIN Merespons Aksi Demo
Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang juga dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Panglima TNI akan dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk terus menjaga keamanan di wilayah nasional,” kata Sjafrie di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Baca Juga :
Menhan Sjafrie Ungkap Maksud Prabowo soal Indikasi Makar di Balik Aksi Demo
“Serta melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam, yang mungkin digunakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujarnya.
Baca Juga :
Menhan Pastikan Presiden Prabowo Ada di Tanah Air, Terus Pantau Situasi Nasional
Sementara itu, tugas dari Presiden Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah untuk terus bekerja sama dengan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dalam melakukan penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran.
“Mari kita lanjutkan persatuan dan kesatuan nasional untuk bersama-sama berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita, dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya bahwa Presiden Prabowo telah mengadakan pertemuan dengan para pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik yang mempunyai kursi di DPR. Dalam pertemuan itu, dia menegaskan dan menjamin bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi rakyat.
“Dalam beberapa hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa aparat yang bersalah telah diproses oleh Polri, dan meminta Polri untuk melaksanakan proses penegakan hukum secara terbuka.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Saya sudah minta agar ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo telah menggelar pertemuan bersama para pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR, dan menegaskan serta menjamin bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi rakyat.