Bandarlampung (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) udah bekerjasama untuk memperluas akses modal dan keuangan bagi petani hutan yang mengelola perhutanan sosial.
“Ada delapan bidang kerjasama yang udah dibuat hari ini. Yang paling penting adalah memberikan akses keuangan dan modal untuk petani perhutanan sosial, terutama lewat perbankan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Bandarlampung, Jumat malam.
Beberapa bidang kerja sama utama antara OJK dan KLHK termasuk mengembangkan *policy mix* untuk sektor jasa keuangan dan kehutanan, juga produk jasa keuangan berkelanjutan dan infrastruktur.
Selain itu, ruang lingkup kolaborasi ini juga mencakup penyediaan ahli di bidang kehutanan dan jasa keuangan, menyiapkan studi atau riset, memfasilitasi pertukaran atau pemanfaatan data dan informasi, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor kehutanan, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.
Sampai saat ini, akses untuk pengelolaan perhutanan sosial udah diberikan ke 8,3 juta hektar tanah, dengan 1,4 juta masyarakat yang mendapat akses, dan 15.000 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang terbentuk.
Diharapkan bahwa OJK bisa mendorong bank-bank untuk meningkatkan akses modal bagi petani perhutanan sosial.
“Dengan demikian, lewat kerjasama ini, lahan-lahan ini bisa menjadi hutan yang produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Antoni.
Selain mempercepat akses modal untuk petani hutan sosial, dia bilang, kolaborasi ini juga bisa meningkatkan literasi ekonomi masyarakat.
“Petani hutan selama ini susah mengajukan modal kalau cuma mengandalkan surat keputusan pengelolaan perhutanan sosial. Makanya, dengan kerjasama ini, semoga mereka jadi lebih *bankable*,” jelasnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa Lampung akan menjadi proyek percontohan untuk kerjasama ini.
Dengan memperluas akses mereka ke modal dan pengelolaan hutan sosial, petani hutan sosial diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.
Berita terkait: Pemerintah RI ambilalih 3,3 juta hektar lahan hutan ilegal
Berita terkait: Indonesia lanjutkan pengakuan hutan adat Sipora meski ada sengketa
Berita terkait: Kementerian pastikan tidak ada izin kehutanan yang dikeluarkan di Pulau Sipora
Penerjemah: Ruth Intan Sozometa Kanafi, Martha Herlinawati Sim
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025