Rusia menyatakan ‘sangat mengutuk’ tindakan Jerman, Perancis, dan Inggris, sementara Cina menyebut langkah sanksi tersebut ‘kontraproduktif’.
Diterbitkan Pada 29 Agu 202529 Agustus 2025
Rusia dan China telah mengutuk keputusan Inggris, Jerman, dan Perancis untuk meluncurkan sebuah proses yang berpotensi memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya.
Tiga negara Eropa tersebut, yang dikenal sebagai E3, mengaktifkan mekanisme “snapback” pada Kamis atas tuduhan bahwa Iran telah melanggar kesepakatan 2015 yang bertujuan mencegah pengembangan kemampuan senjata nuklir, sebagai gantinya atas pencabutan sanksi internasional.
Langkah ini membuka jendela 30 hari di mana resolusi PBB baru untuk melanjutkan keringanan sanksi harus diadopsi guna mencegah penerapan kembali hukuman.
“Kami sangat mengutuk tindakan-tindakan oleh negara-negara Eropa ini dan menyerukan komunitas internasional untuk menolaknya,” Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan pada Jumat dalam sebuah pernyataan yang menyalahkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa atas runtuhnya kesepakatan nuklir 2015.
Cina menyatakan langkah yang diambil negara-negara Eropa tersebut “tidak konstruktif”.
“Isu nuklir Iran berada pada titik kritis. Meluncurkan mekanisme snapback sanksi Dewan Keamanan tidaklah konstruktif dan akan merusak proses penyelesaian politis dan diplomatik atas isu nuklir Iran,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun dalam taklimat media rutin pada Jumat.
Iran sebelumnya mencela langkah ini, dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyatakannya sebagai “tidak dapat dibenarkan” dan “tidak memiliki dasar hukum apa pun” dalam percakapan dengan rekan-rekan Eropa-nya.
“Republik Islam Iran akan memberikan tanggapan yang tepat terhadap tindakan melawan hukum dan tidak beralasan ini,” ujarnya. Beberapa jam kemudian, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah negara-negara Eropa tersebut akan “sangat merusak” kerja sama yang sedang berlangsung dengan badan pengawas atom PBB.
Ancaman penarikan diri dari NPT
Anggota Parlemen Iran Hossein-Ali Haji-Deligani memberitahu kantor berita Tasnim bahwa parlemen sedang merencanakan undang-undang yang akan membawa negara itu keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai tanggapan atas langkah Eropa tersebut.
Perjanjian ini telah menjadi batu penjuru pengendalian senjata nuklir global selama beberapa dekade.
“Rancangan undang-undang tersebut ada dalam agenda dan akan menjalani proses tinjauan hukum dan persetujuan minggu depan,” ujar anggota parlemen tersebut kepada kantor berita itu, seraya menambahkan bahwa mengingat kemungkinan diberlakukannya kembali sanksi PBB, perundingan nuklir lebih lanjut dengan Barat tidak akan ada gunanya lagi.
Satu-satunya pilihan, katanya, adalah dengan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan trio Eropa tersebut.
Iran menyatakan membutuhkan energi nuklir untuk tenaga listrik, tetapi Barat telah lama khawatir negara itu berusaha membangun bom atom.
Presiden AS Donald Trump, yang secara sepihak menarik AS dari kesepakatan 2015 pada masa jabatan pertamanya, menyatakan yakin bahwa kesepakatan itu tidak cukup membatasi ambisi nuklir Iran.
Teheran berulang kali mengancam akan keluar dari NPT di masa lalu.