Tantangan Kekurangan 210 Ribu Dokter di Indonesia, Prabowo Rencanakan 30 Fakultas Kedokteran

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan mendirikan 30 fakultas kedokteran baru di universitas-universitas di seluruh Indonesia untuk mengatasi kekurangan dokter yang semakin meningkat di tanah air.

“Saya menargetkan untuk membuka 30 fakultas kedokteran baru, Insya Allah, guna mengatasi kekurangan 70.000 spesialis dan 140.000 dokter umum,” ujar Presiden saat meresmikan Rumah Sakit Otak Nasional Mahar Mardjono pada hari Selasa (26 Agustus).

Pemerintah juga akan menambahkan 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran tahun ini, yang terdiri dari 125 program spesialis dan 23 program subspesialis, tambahnya.

“Kita perlu menaikkan jumlah mahasiswa dan lulusan kedokteran,” tegasnya.

Namun, meskipun Indonesia berhasil mencapai target pembukaan fakultas dan program baru tahun ini, Prabowo mengingatkan bahwa negara masih membutuhkan waktu 35 tahun lagi untuk mencapai rasio dokter-populasi yang ideal bagi 280 juta penduduknya.

Oleh karena itu, Presiden memerintahkan otoritas kesehatan untuk bekerja lebih keras dalam mengatasi kekurangan dokter spesialis dan dokter umum.

“Kekurangan tenaga medis terjadi di seluruh dunia. Eropa dan Amerika juga kekurangan. Kita harus bekerja lebih keras,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan memastikan semua rakyat Indonesia, termasuk yang di daerah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan akan memperkuat demokrasi di Indonesia, sebab negara-negara yang menjunjung demokrasi adalah mereka yang menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan terbaik.

“Pendidikan dan kesehatan mendorong demokratisasi kita. Inilah mengapa pemerintah—pemerintah manapun—harus berjuang untuk layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas,” kata Prabowo.

Presiden juga menyerukan kepada para pejabat pemerintah untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk kesehatan dialokasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan tidak disalahgunakan melalui korupsi.

MEMBACA  Terkait Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab

Berita terkait: Indonesia targets 60,000 GPs by 2029 with new task force

Penerjemah: Genta Tenri/Andi F, Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025