Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah akan melanjutkan operasi pasar beras untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga bahan pokok.
Dia mengonfirmasi pada Minggu bahwa pemerintah bertindak berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menahan lonjakan harga beras.
Melalui skema Stabilisasi Harga Pangan (SPHP), pemerintah telah mendistribusikan 1,3 juta ton beras dengan harga terjangkau, yaitu sekitar Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram.
Operasi ini sejauh ini telah memberikan hasil positif, dengan 13 provinsi melaporkan penurunan harga beras. Sulaiman yakin harga akan terus turun seiring berjalannya inisiatif ini.
Dia juga mendesak masyarakat agar tidak terpengaruh oleh klaim yang menyebut pemerintah mengabaikan masalah ini, dan menekankan bahwa berbagai kebijakan terukur telah diberlakukan untuk melindungi konsumen dan petani.
Untuk melindungi petani, pemerintah telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Menurut Sulaiman, kebijakan ini meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), yang mengindikasikan membaiknya kesejahteraan petani dibandingkan periode sebelumnya.
Stok beras nasional kini telah melebihi 4 juta ton, memastikan ketahanan pangan terjaga, catatnya.
“Angka ini menandakan peningkatan yang signifikan dibandingkan 2023–2024, ketika stok hanya sedikit di atas 1 juta ton dan Indonesia terpaksa impor beras,” tambahnya.
Sulaiman lebih lanjut mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh narasi menyesatkan dari pihak-pihak yang kepentingan bisnisnya mungkin terganggu, dan menekankan bahwa kebijakan ini pada akhirnya menguntungkan konsumen maupun petani.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi melaporkan bahwa 239.500 ton beras telah didistribusikan di bawah skema SPHP pada minggu ketiga Agustus.
Dia menjelaskan bahwa program ini awalnya dirancang untuk berjalan sepanjang tahun, dengan target distribusi 1,5 juta ton. Pada Januari–Februari, sekitar 181.100 ton telah didistribusikan.
Program ini sempat dihentikan sementara selama musim panen untuk memastikan harga gabah tetap setidaknya Rp6.500 per kilogram. Pengecualian diberlakukan untuk daerah tertentu seperti Papua, di mana subsidi masih diberikan.