Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan telah menghentikan perambahan 500 hektar hutan mangrove untuk perkebunan kelapa sawit di Desa Kuala Genting, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.
Dirjen Penegakan Hukum Kementerian, Dwi Januanto Nugroho, pada Jumat menegaskan bahwa aksi perambahan ini dianggap sangat merugikan. Pasalnya, ekosistem hutan mangrove di Aceh Tamiang merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi ekologis dan sosial-ekonomi penting.
“Dari sisi sosial-ekonomi, hutan mangrove bisa menyediakan sumber mata pencaharian untuk masyarakat, tempat wisata, dan juga sumber bahan baku untuk berbagai produk. Kekayaan sumber daya alam ini harus dijaga sesuai fungsinya,” tegas Nugroho.
Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sumatra mengungkap kasus ini setelah menerima laporan masyarakat soal perambahan dan pengrusakan ekosistem mangrove yang meluas di Desa Kuala Genting.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Sumatera, Hari Novianto, menyampaikan bahwa timnya memasang papan tanda yang mengindikasikan pengawasan dan penyelidikan di area tersebut. Pemasangan papan dibantu oleh personil dari Unit Manajemen Hutan (KPH) Wilayah III Aceh dan Pos Angkatan Laut Seruway.
Pemeriksaan lapangan oleh tim menemukan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit baru dilakukan dari Juni hingga Agustus 2025.
Berdasarkan wawancara saksi dan analisis tutupan hutan, aktivitas perambahan untuk sawit ini terjadi di sekitar 500 hektar lahan dari tahun 2020 hingga 2025.
Nugroho menyebutkan aksi ini melibatkan penggunaan Koperasi dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT).
“Kami telah mengidentifikasi beberapa pelaku yang diduga dan memerintahkan penyidik untuk memeriksa saksi, para pelaku, dan aktor yang terlibat dalam perambahan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Manajemen Hutan (KPH) Wilayah III Aceh Timur, Pemerintah Daerah Aceh Tamiang, dan aparat penegak hukum setempat untuk bersama-sama menghentikan perambahan hutan mangrove.
Berita terkait: Bengkulu tingkatkan patroli untuk cegah perambahan hutan
Berita terkait: Kementerian dorong daerah untuk pimpin perlindungan ekosistem mangrove
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025