Jakarta (ANTARA) – Utang luar negeri Indonesia tumbuh lebih lambat di kuartal kedua (Q2) 2025, naik 6,1 persen year-on-year (yoy) menjadi US$433,3 miliar, dibandingkan 6,4 persen di Q1, menurut laporan Bank Indonesia (BI) pada Jumat.
Direktur Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perlambatan ini terutama disebabkan oleh kontraksi berkelanjutan pada utang luar negeri swasta.
Utang pemerintah mencapai US$210,1 miliar di Q2, naik 10,0 persen yoy dari 7,6 persen di Q1, didukung oleh arus modal asing yang lebih kuat ke obligasi negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar global.
Pemerintah tetap berkomitmen mengelola utang luar negeri dengan hati-hati, transparan, dan berkelanjutan, menurut Prakoso.
Sebagian besar utang bersifat jangka panjang (99,9 persen), dengan alokasi terbesar untuk kesehatan dan layanan sosial (22,3 persen), administrasi publik dan pertahanan (19,0 persen), pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,9 persen), dan transportasi (8,6 persen).
Utang luar negeri sektor swasta turun 0,7 persen yoy menjadi US$194,9 miliar, lebih ringan dari penurunan 1,0 persen di Q1.
Utang perusahaan non-keuangan turun 1,4 persen, sementara pinjaman lembaga keuangan naik 2,3 persen. Sektor manufaktur, jasa keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan menyumbang 80,5 persen dari total utang sektor swasta, dengan 76,7 persen dalam pinjaman jangka panjang.
Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada di 30,5 persen di Q2, sedikit turun dari 30,7 persen di Q1, dengan utang jangka panjang mencakup 85,0 persen dari total.
BI menyatakan struktur utang tetap sehat, dan bank sentral akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan utang luar negeri mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan risiko makroekonomi.
Berita terkait:
Indonesia pertahankan rasio utang terendah di antara anggota G20: Menteri
Berita terkait: Utang Indonesia tetap terkendali di tengah gejolak global: Menteri
Penerjemah: Rizka, Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025