Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Meutya Hafid, menyatakan bahwa sinergi antara kementeriannya (Kemkominfo) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah strategis untuk mempercepat agenda transformasi digital nasional.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu, Hafid mengatakan salah satu contoh kolaborasi ini adalah usaha bersama untuk memperluas konektivitas internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
TNI membantu mengidentifikasi lokasi strategis yang membutuhkan konektivitas dan mengamankan infrastrukturnya, sehingga kementerian bisa menyediakan akses internet yang optimal, jelasnya.
“Kemkominfo sedang membangun konektivitas di Papua bekerja sama dengan rekan-rekan di TNI, terutama yang bertugas di wilayah tersebut,” ujar Hafid.
Ia memuji kemitraan ini dan berharap usaha serupa akan terus berlanjut, khususnya di daerah yang menghadapi tantangan keamanan, agar seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati manfaat digitalisasi nasional.
Hafid menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian penting dari Visi Digital Indonesia 2045, yang bertujuan memastikan akses digital merata di seluruh negeri.
Selain konektivitas, ia menegaskan pentingnya kerja sama kementerian dan TNI dalam memperkuat pertahanan nasional di ranah digital, mengingat dinamika geopolitik global yang semakin melibatkan perang siber.
“Perang digital telah menjadi komponen konflik geopolitik saat ini, sehingga pertahanan digital yang kuat sangat dibutuhkan,” katanya.
Hafid mencatat bahwa tantangan pertahanan digital semakin rumit karena inovasi teknologi yang cepat bisa menciptakan kerentanan jika tidak dikelola dengan baik.
Ia menyoroti teknologi seperti konektivitas satelit Low Earth Orbit (LEO) yang disediakan perusahaan asing serta arus data lintas batas yang besar sebagai potensi risiko bagi keamanan nasional.
“Karena itulah digitalisasi harus dijaga tidak hanya oleh ahli IT tapi juga mereka yang memiliki keahlian pertahanan strategis,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam sinergi ini, khususnya dalam memerangi penyebaran disinformasi.
Hoaks dan berita palsu, menurutnya, bisa mengancam keamanan nasional, sehingga koordinasi yang erat sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas publik.
Berita terkait: RI tunda rencana pembentukan satuan militer siber terpisah
Berita terkait: Menteri desak penguatan keamanan siber untuk pertahanan nasional
Penerjemah: Livia, Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025