Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta daerah dengan inflasi tinggi, terutama yang inflasi tahunannya melebihi rata-rata nasional 1,87 persen pada Juni 2025, untuk segera mengambil langkah mengendalikan kenaikan harga.
Sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua Selatan (3%), Bali (2,94%), Sulawesi Barat (2,57%), Sulawesi Tenggara (2,52%), Yogyakarta (2,52%), Nusa Tenggara Barat (2,51%), Sulawesi Tengah (2,47%), Sumatera Selatan (2,44%), Papua Tengah (2,33%), dan Lampung (2,27%).
“Kesepuluh provinsi ini, dari Papua Selatan hingga Lampung, perlu diingatkan,” kata Tohir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di kantor kementerian di Jakarta, Selasa.
“Rata-rata nasional ada di 1,87 persen, ditandai dengan garis hijau. Provinsi di atas garis ini harus berusaha maksimal menurunkan inflasinya,” tambahnya.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), proxy inflasi, Jakarta mencatat IPH tertinggi 2,35% pada minggu keempat Juli.
Diikuti oleh Kalimantan Timur (2,24%), Sulawesi Utara (2,03%), Bali (1,93%), Gorontalo (1,84%), Sulawesi Barat (1,77%), Nusa Tenggara Timur (1,75%), Maluku (1,74%), Bengkulu (1,67%), dan Sumatera Utara (1,61%).
“Kami sangat mendorong Jakarta, sebagai pusat, untuk mengevaluasi situasi dan mengidentifikasi faktor utama dibalik harga yang lebih tinggi dibanding provinsi lain. Perwakilan Jakarta harap serius menindaklanjuti ini,” ujar Tohir.
Trend harga komoditas minggu keempat Juli menunjukkan kenaikan harga beberapa barang penting, seperti bawang merah di 296 kabupaten/kota, cabai rawit di 267, dan beras di 219 wilayah.
“Kalau bicara beras, harganya naik di semua zona—satu, dua, dan tiga,” jelasnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya diskusi efektif dan fokus dalam rapat koordinasi inflasi.
Ia meminta pembicara, baik yang hadir langsung maupun daring, memberikan perspektif baru dan menghindari pengulangan data yang sudah dibahas instansi lain.
Pembicara disarankan menyajikan data dan analisis terbaru yang mencerminkan kondisi lapangan.
“Saya minta sudut pandang berbeda, karena kita sedang merumuskan solusi. Rapat harus singkat. Kalau BPS atau instansi lain sudah bahas, fokus pada analisis, bukan angka-angka,” tegasnya.
Rapat dihadiri langsung oleh Deputi Statistik Distribusi dan Layanan BPS, Pudji Ismartini, dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Imran.
Hadir pula Pelaksana Tugas Deputi II Bidang Ekonomi dan Pangan KSP, Edy Priyono, serta Deputi I Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa.
*Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*