Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) untuk menyusun dokumen rencana kontingensi yang akan menjadi panduan lengkap dalam menangani konflik sosial di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, Mitigasi Bencana, dan Penegakan Ketertiban Umum Papua Barat Daya, Vicente Campana Baay, mengatakan dokumen ini diharapkan bisa membantu pemerintah provinsi meningkatkan kesiapannya untuk mengurangi konflik sosial dan meminimalisir dampaknya.
“Karena Papua Barat Daya adalah provinsi baru, kami anggap penting untuk mempersiapkan berbagai hal, termasuk dokumen rencana kontingensi,” ujarnya di Sorong, Papua Barat Daya, pada Selasa.
Dia juga menekankan peran ADRA, yaitu organisasi kemanusiaan internasional yang fokus pada pembangunan, mitigasi bencana, dan pemberdayaan masyarakat.
“Di Papua Barat Daya, ADRA adalah mitra strategis kami dalam penyusunan rencana kontingensi konflik sosial,” kata Baay.
Menekankan pentingnya dokumen tersebut, pejabat itu menyebutkan bahwa pendekatan multidimensi diperlukan untuk menyelesaikan konflik sosial, mengingat dampak negatifnya yang cenderung bertahan lama di masyarakat.
“Bencana alam membutuhkan respons cepat, tapi konflik sosial memerlukan pendekatan berbeda yang mencakup pemulihan mental dan fisik serta penyediaan fasilitas pendukung,” jelasnya.
Dia menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan langkah awal penting bagi Papua Barat Daya untuk membangun sistem terpadu dan terorganisir dalam menangani konflik sosial.
Dokumen ini, tambahnya, diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya.
“Kami berharap dokumen rencana kontingensi ini bisa menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan,” ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa mencegah dan menyelesaikan konflik sosial sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar serta menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.
Berita terkait: Pendekatan sosial diperlukan untuk menyelesaikan konflik Papua: Kalla
Berita terkait: Pemerintah intensifkan upaya tangani konflik Papua Barat Daya
Berita terkait: Belum ada amnesti untuk pemberontak bersenjata saat ini: menteri
Penerjemah: Yuvensius L, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025