Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Jakarta Collaboration Fund (JCF) bisa beroperasi pada 2026 untuk meningkatkan efisiensi investasi dan mendukung daya saing global kota ini.
"Kami juga dibantu oleh Asian Development Bank (ADB) untuk merumuskan JCF ini. Harapannya, lembaga ini sudah terbentuk akhir tahun ini, sehingga operasional bisa dimulai di 2026," kata penasihat Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, Selasa.
Prastowo menjelaskan, JCF diharapkan bisa mendukung proyek pembangunan yang menjamin inklusivitas spasial, sesuai visi Gubernur Pramono Anung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Jakarta.
"Inklusif berarti melibatkan kelompok kurang mampu. Pemerintah akan fokus pada redistribusi sumber daya, seperti APBD, penerimaan pajak, pungutan, dan transfer ke daerah agar pertumbuhan adil dan merata," ujarnya.
Jakarta membutuhkan sekitar Rp1.064 triliun (US$65,4 miliar) untuk membiayai program pembangunan periode 2025-2029. Namun, APBD hanya bisa menutupi sekitar Rp400 triliun.
Karena itu, dibutuhkan mekanisme pembiayaan inovatif untuk mencapai tujuan jangka panjang Jakarta menjadi salah satu dari 20 kota terbaik dunia pada 2045.
JCF juga diharapkan menjadi lembaga pembiayaan pembangunan daerah dan sumber dana alternatif di luar APBD. Selain itu, JCF akan menjadi pusat kerja sama KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha) serta mengawasi dana pemanfaatan spasial untuk mengoptimalisasi aset daerah.
Melalui JCF, Pemprov DKI bisa memprioritaskan proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan merata dan memastikan tak ada masyarakat yang tertinggal.
Berita terkait:
Pramono perjuangkan visi Jakarta sebagai kota global di HLPF
Jakarta gandeng kementerian capai tujuan kota global
Jakarta manfaatkan acara internasional untuk tingkatkan citra global
Penerjemah: Ade, Kenzu
Redaktur: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025