Pembicaraan ini terjadi setelah pasukan kedua negara saling tembak bulan lalu, menewaskan satu prajurit Kamboja.
Thailand menyatakan bahwa perundingan dengan Kamboja telah “mencapai kemajuan” dalam menyelesaikan sengketa perbatasan yang berlarut-larut, yang bulan lalu memicu bentrokan hingga memaksa kedua negara mengerahkan pasukan di perbatasan.
Delegasi Thailand yang dipimpin oleh penasihat kementerian luar negeri Prasas Prasasvinitchai dan kontingen Kamboja pimpinan Lam Chea, menteri negara yang menangani Sekretariat Urusan Perbatasan, bertemu Sabtu di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, untuk mencoba menyelesaikan perselisihan ini.
Pertemuan ini diadakan setelah pasukan kedua negara saling menembak bulan lalu di kawasan yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud, tempat perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu, dengan satu tentara Kamboja tewas.
Kementerian luar negeri Thailand menyebut pertemuan Komisi Perbatasan Bersama telah “mencapai kemajuan dalam membangun saling pengertian” antara kedua negara.
Juru bicara kementerian Nikorndej Balankura mengatakan dalam konferensi pers bahwa “dialog diplomasi tetap menjadi jalan terbaik ke depan”, dan menambahkan bahwa pembicaraan akan berlanjut hingga Minggu.
Kesepakatan tak diharapkan tercapai akhir pekan ini, dan belum jelas kapan hasilnya akan diumumkan.
Angkatan bersenjata Thailand dan Kamboja sama-sama menyatakan bertindak dalam pembelaan diri selama baku tembak pada 28 Mei, tetapi sepakat untuk menarik mundur pasukan demi menghindari konflik lebih lanjut.
Belakangan ini, Thailand telah memperketat pengawasan perbatasan dengan Kamboja, yang kemudian memerintahkan pasukannya untuk tetap dalam “siaga penuh”.
Meski kedua negara berkomitmen pada dialog untuk menangani masalah ini dan meredam sentimen nasionalis, Bangkok mengancam akan menutup perbatasan dan memutus pasokan listrik ke negara tetangga itu.
Phnom Penh mengumumkan akan menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk-produk Thailand. Mereka juga melarang stasiun televisi lokal memutar film-film Thailand.
Mengajukan keluhan ke ICJ
Sengketa antara Thailand dan Kamboja bermula sejak penarikan garis perbatasan sepanjang 820 km (510 mil), yang sebagian besar dilakukan saat pendudukan Prancis di Indo-China dari 1887 hingga 1954. Beberapa bagian perbatasan darat belum ditetapkan dan mencakup kuil-kuil kuno yang diperebutkan kedua belah pihak selama puluhan tahun.
Kawasan ini kerap dilanda kekerasan sporadis sejak 2008, yang menewaskan setidaknya 28 orang.
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengumumkan awal bulan ini bahwa Kamboja akan mengajukan keluhan ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait empat wilayah perbatasan yang disengketakan, termasuk lokasi bentrokan terakhir. Namun, Thailand bersikeras menyelesaikannya secara bilateral.
Hun Manet menulis dalam unggahan Facebook Jumat lalu bahwa empat wilayah itu dan pembatasan perbatasan tidak akan dibahas dalam pertemuan Sabtu, dan menambahkan bahwa pemerintah akan mengirim surat resmi ke ICJ pada Minggu tentang rencana pengajuan kasus.
“Kamboja menunggu Thailand memberikan klarifikasi posisi resminya dalam pertemuan [Sabtu] mengenai apakah Thailand akan bergabung dengan Kamboja merujuk empat wilayah ini ke ICJ,” katanya.
Mantan perdana menteri berpengaruh Hun Sen, ayah Hun Manet, mengkritik militer Thailand karena membatasi penyeberangan perbatasan dan menuduh para jenderal serta nasionalis Thailand memicu ketegangan.
“Hanya kelompok ekstrem dan beberapa faksi militer yang berada di balik masalah ini dengan Kamboja, karena seperti biasa, pemerintah Thailand tidak mampu mengendalikan militernya seperti yang bisa dilakukan negara kami,” ujarnya Kamis malam.
ICJ memutuskan pada 2013 bahwa kawasan sengketa di dekat kuil Preah Vihear merupakan milik Kamboja, tetapi Thailand menyatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ.