California memberikan lampu hijau kepada Waymo untuk memperluas operasi robotaxi

Waymo sekarang diizinkan untuk mengoperasikan robotaxi otonomnya di jalan raya di sebagian wilayah Los Angeles dan di Bay Area setelah regulator California menyetujui rencana ekspansinya pada hari Jumat. Ini berarti mobil perusahaan sekarang diizinkan untuk berkendara hingga 65mph di jalan lokal dan jalan raya di area yang disetujui. Dalam pernyataan kepada The Washington Post, juru bicara Waymo Julia Ilina mengatakan ekspansi perusahaan akan “hati-hati dan bertahap,” dan bahwa mereka “tidak memiliki rencana segera” untuk memperluas layanan ke jalan raya.

Sekarang, CPUC telah menyimpulkan bahwa Waymo telah menunjukkan “perhatiannya terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap teknologi, praktik keamanan, dan aspek operasinya yang melibatkan manusia… yang meminimalkan risiko operasi layanan penumpang tanpa pengemudi” di area yang diperluas. Keputusan ini memberi Waymo izin untuk memulai ekspansinya segera.

CPUC menulis dalam keputusannya bahwa mereka telah menolak permintaan dari Departemen Transportasi Los Angeles (LADOT) untuk dengar pendapat tentang “fakta yang dipertentangkan,” karena mereka tidak “mengidentifikasi fakta yang dipertentangkan yang akan diselesaikan melalui dengar pendapat resmi.” LADOT juga meminta agar CPUC menunggu hingga undang-undang California, Senate Bill 915 — yang akan memberikan kota lebih banyak kewenangan regulasi atas robotaxi — diselesaikan, tetapi CPUC menyebut argumen tersebut dan yang lainnya sebagai “di luar cakupan wewenang yang didelegasikan staf.”

Beberapa kelompok yang menulis kepada CPUC mendukung ekspansi “secara umum menyoroti potensi manfaat keamanan, aksesibilitas, ekonomi, dan lingkungan” dari layanan Waymo, menurut komisi. Namun beberapa masih memiliki kekhawatiran, seperti American Council of the Blind, yang mengatakan CPUC tidak boleh menyetujui permintaan Waymo tanpa “memulai proses” menerapkan standar keamanan dan aksesibilitas baru. Komisi menolak, menyebut masalah ini dan masalah regulasi lainnya sebagai “masalah kebijakan AV yang lebih luas.”