Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ngungkapin, banyak bantuan sosial (bansos) yang gak tepat sasaran. Menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 45% penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako gak sesuai target.
Baca Juga:
Fraksi PDIP DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Sinergi Bansos dengan Program Pemberdayaan
"Ada beberapa program yang kurang tepat sasaran, kayak PKH sama bantuan sembako. Sekitar 45% gak sesuai," kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Makanya, Presiden Prabowo Subianto suruh seluruh pihak koordinasi data lewat Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga:
Realisasi Bansos Turun 21,44% Jadi Rp43,6 Triliun di April 2025
Setelah kerja 3 bulan, pemerintah udah punya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul di Istana Kepresidenan, Jakarta, 30 April 2025
Dengan keluarnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025, semua kementerian dan pemda wajib pake DTSEN buat salurkan bansos.
"Sekarang kita punya data tunggal yang harus dipake semua pihak, baik pusat maupun daerah," jelasnya.
Hasilnya, 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebenarnya gak berhak dicoret dari DTSEN. Di sisi lain, ada juga yang seharusnya dapat bansos tapi belum kebagian.
"Ada yang disebut inclusion errors, yaitu dapat padahal gak berhak. Ada juga exclusion errors, yang mestinya dapat tapi gak kebagian," ungkapnya.
DTSEN ini upaya pemerintah biar bansos tepat sasaran.
"Presiden mau pastikan bantuan sampai ke yang benar-benar butuh," tegas Gus Ipul.
Pemerintah juga bakal nambah bantuan Rp200 ribu per bulan selama Juni-Juli 2025 buat 18,3 juta penerima. Ditambah 20 kg beras gratis buat periode yang sama.
Total anggaran buat Kartu Sembako dan bantuan pangan mencapai Rp11,93 triliun.
Halaman Selanjutnya
"Dari DTSEN, 1,9 juta KPM dicoret karena gak berhak. Pemerintah juga masukkan yang seharusnya dapat bansos tapi belum kebagian."