Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia membatalkan rencana memberikan diskon listrik 50 persen selama dua bulan dan akan mengalihkan dananya ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan proses alokasi anggaran tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
"Kami temukan penyelesaian anggaran diskon listrik memakan waktu terlalu lama. Jadi, pemberian diskon pada Juni-Juli sudah tidak memungkinkan," ujarnya usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, persiapan BSU lebih matang, terutama soal kesiapan data.
Ia mengakui program BSU sempat terkendala data selama COVID-19, terutama ketidaklengkapan data penerima. Namun, data dari BPJS Ketenagakerjaan kini sudah terverifikasi.
"Data BPJS Ketenagakerjaan sekarang akurat. Fokus kami pada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan," jelasnya.
Rencana diskon listrik sebelumnya diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 Mei, targetnya pelanggan 450-2.200 VA.
Meski diskon listrik batal, paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun tetap berjalan. Termasuk diskon 30% tiket kereta, 6% tiket pesawat (PPN DTP), dan 50% transportasi laut.
Pengguna tol dapat diskon 20% selama libur sekolah Juni-Juli.
Untuk bantuan sosial, 18,3 juta keluarga dapat tambahan Rp200.000 per bulan lewat Kartu Sembako plus 10 kg beras selama dua bulan.
BSU akan memberikan Rp300.000 untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan guru honorer, dibayar sekaligus di Juni.
Pemerintah juga beri potongan 50% iuran JKK untuk sektor padat karya mulai Agustus hingga Januari tahun depan.
Berita terkait:
- Pemerintah RI umumkan stimulus ekonomi untuk daya beli Q2
- Pemerintah RI habiskan Rp13,6 triliun untuk diskon listrik Jan-Feb
Penerjemah: Andi F, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025