Amerika Serikat telah mengirimkan proposal kesepakatan nuklir kepada Iran, yang dikonfirmasi oleh Gedung Putih pada Sabtu.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa ia telah menerima “elemen kesepakatan AS” dari rekannya dari Oman, Badr Albusaidi, selama kunjungan singkat ke ibu kota Iran.
Hal ini terjadi setelah laporan badan pengawas nuklir PBB menyebutkan Iran semakin meningkatkan produksi uranium yang diperkaya, komponen kunci dalam pembuatan senjata nuklir.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada Sabtu bahwa “kepentingan terbaik Tehran adalah menerima” kesepakatan ini, seraya menambahkan: “Presiden Trump telah menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah boleh memiliki bom nuklir.”
Leavitt menyatakan proposal “rinci dan dapat diterima” telah dikirim ke Iran oleh utusan khusus Presiden AS, Steve Witkof.
Proposal AS “akan direspons sesuai prinsip, kepentingan nasional, dan hak rakyat Iran,” tulis Araghchi di X.
Detail pasti kesepakatan belum jelas.
Proposal ini menyusul laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) —yang dilihat BBC— yang menemukan Iran kini memiliki lebih dari 400kg uranium diperkaya hingga kemurnian 60%, mendekati 90% yang diperlukan untuk uranium tingkat senjata.
Ini jauh melebihi tingkat kemurnian yang cukup untuk tenaga nuklir sipil dan penelitian.
Cukup untuk sekitar 10 senjata nuklir jika dimurnikan lebih lanjut, menjadikan Iran satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang memproduksi uranium di tingkat ini.
Laporan ini membuka jalan bagi AS, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mendesak dewan gubernur IAEA menyatakan Iran melanggar kewajiban nonproliferasinya.
Iran bersikeras programnya damai. Pada Sabtu, media negara Iran menyebut laporan IAEA “bermotif politik” dan berisi “tuduhan tanpa dasar.”
Iran mengatakan akan “mengambil langkah tepat” sebagai respons terhadap upaya tindakan terhadap Tehran dalam pertemuan IAEA.
AS lama berupaya membatasi kapasitas nuklir Iran. Pembicaraan antara kedua negara dengan mediasi Oman telah berjalan sejak April.
Kedua pihak menunjukan optimisme selama pembicaraan, tapi tetap terpecah dalam isu kunci—utamanya, apakah Iran boleh terus memperkaya uranium dalam kesepakatan mendatang.
Meski negosiasi Tehran-Washington berlangsung, laporan IAEA tidak menunjukan tanda Iran memperlambat pengayaan nuklirnya.
Menurut IAEA, Iran memproduksi uranium berkemurnian tinggi dengan kecepatan setara satu senjata nuklir per bulan dalam tiga bulan terakhir.
Pihak AS memperkirakan, jika Iran memilih membuat senjata, mereka bisa menghasilkan bahan tingkat senjata dalam kurang dari dua minggu dan berpotensi membuat bom dalam hitungan bulan.
Iran lama membantah upaya pengembangan senjata nuklir. Namun, IAEA menyatakan tidak dapat memastikan hal ini karena Iran menolak akses bagi inspektur senior dan tidak menjawab pertanyaan lama tentang sejarah nuklirnya.
Trump mencari kesepakatan baru dengan Tehran setelah menarik AS dari perjanjian nuklir 2018 antara Iran dan enam kekuatan dunia.
Kesepakatan ini, dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ditandatangani pada 2015 oleh Iran, AS, China, Prancis, Rusia, Jerman, dan Inggris.
JCPOA bertujuan membatasi dan memantau program nuklir Iran sebagai ganti pencabutan sanksi yang diberlakukan pada 2010 atas kecurigaan program nuklirnya digunakan untuk membuat bom.
Namun, Trump menarik diri pada masa jabatan pertamanya, menyebut JCPOA “kesepakatan buruk” karena tidak permanen dan tidak mencakup program rudal balistik Iran.
Trump lalu memberlakukan kembali sanksi AS sebagai bagian dari kampanye “tekanan maksimum” untuk memaksa Iran bernegosiasi perjanjian baru yang lebih luas.
Sejak itu, Tehran secara konsisten melanggar batas program nuklir dalam perjanjian 2015 yang dirancang untuk mempersulit pembuatan bom atom.
Trump sebelumnya mengancam akan mengebom fasilitas nuklir Iran jika diplomasi gagal mencapai kesepakatan.