Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia harus menjadikan swasembada energi sebagai misi utama dalam setiap kebijakan energi nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, menurut seorang anggota DPR.
“Jika kita ingin jadi negara maju pada 2045, kita harus berdiri di atas pondasi energi yang mandiri, adil, dan berdaulat,” kata Dewi Yustisiana, anggota Komisi VII DPR, dalam pernyataannya yang diterima Jumat.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada impor, makanya swasembada energi adalah kunci kemajuan negara ini.
Yustisiana memuji Kementerian ESDM atas pendekatannya di sektor energi. Ia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menempatkan energi dalam kerangka yang lebih mendasar, yaitu sebagai bagian dari cita-cita nasional.
“Dia sering tekankan pentingnya perspektif konstitusional dan keadilan dalam menganalisis dan memutuskan arah kebijakan energi nasional,” ujarnya.
Pendekatan ini dianggap sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan perspektif ideologis dalam pembangunan nasional. Ia menegaskan energi bukan cuma soal pasokan atau harga, tapi juga kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan.
Anggota DPR itu menekankan pentingnya pendekatan konstitusional dalam kebijakan energi nasional untuk menjamin keadilan sosial dan kedaulatan negara.
Ia menyatakan prinsip pengelolaan energi nasional harus berlandaskan konstitusi, sesuai UUD 1945. Konsep ini menegaskan energi bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi juga hak rakyat dan alat untuk keadilan sosial.
“Dengan menempatkan energi dalam kerangka konstitusi, Indonesia tidak hanya memperkuat kedaulatan energinya tapi juga memastikan energi jadi kekuatan strategis dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” tegasnya.
*Penerjemah: Indra Arief, Raka Adji
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak Cipta © ANTARA 2025*