Pertemuan itu terjadi setelah AS dan UE setuju untuk mengangkat sanksi agar negara yang terkena perang saudara bisa pulih dan membangun kembali. Presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan pejabat penting lainnya di Istanbul ketika sanksi Barat atas Suriah dicabut. Kedua pemimpin itu difoto oleh media negara Turki saling berjabat tangan setelah resepsi resmi dan bergabung untuk pertemuan di Istana Dolmabahce di Istanbul pada hari Sabtu. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Menteri Pertahanan Yasar Guler, direktur Badan Intelijen Nasional Ibrahim Kalin, dan sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun turut serta dalam pembicaraan yang tertutup untuk pers. Al-Sharaa, yang mendapat dukungan besar dari Turki dalam menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, didampingi oleh Menteri Pertahanannya Murhaf Abu Qasra dan Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani. Pemimpin interim Suriah juga diterima oleh Erdogan di ibu kota, Ankara, pada awal Februari, dalam kunjungannya yang kedua setelah mengunjungi Riyadh untuk bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Kedua belah pihak telah membahas mendalam hubungan bilateral dan rekonstruksi Suriah, karena sekutu regional membantu meyakinkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghapus sanksi mematikan yang diberlakukan terhadap Suriah. Washington pada Jumat mencabut sanksi pertama sebagai bagian dari upaya yang diumumkan oleh Trump selama tur regionalnya awal bulan ini. Uni Eropa juga telah mengikuti jejaknya, mencabut sanksi ekonomi untuk membantu pemulihan Suriah setelah bertahun-tahun perang saudara. Pemerintah Suriah yang baru menyambut baik pencabutan sanksi, dengan Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu menggambarkan langkah tersebut sebagai “langkah positif dalam arah yang benar untuk mengurangi penderitaan kemanusiaan dan ekonomi di negara tersebut”. Sanksi AS pertama terhadap Suriah diberlakukan pada tahun 1979, ketika ayah Bashar al-Assad, Hafez, berkuasa. Tapi mereka sangat diperberat setelah pemerintah al-Assad meluncurkan serangan mematikan terhadap para demonstran pada tahun 2011, yang memicu perang saudara di negara itu. Sanksi tersebut ditargetkan pada entitas atau perusahaan mana pun yang bekerja dengan rezim al-Assad, termasuk mereka yang terlibat dalam membangun kembali negara tersebut.