Jakarta (ANTARA) – Pemerintah pusat Indonesia telah mendesak pemerintah daerah untuk mendukung program ambisius Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk menyelesaikan backlog perumahan negara.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan koordinasi tentang pembiayaan perumahan di Jakarta pada Jumat, menurut rilis pers dari kantornya pada hari Sabtu.
Karnavian meminta regulasi yang menegaskan program perumahan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional yang harus didukung oleh pemerintah daerah.
Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan strategis, termasuk pembebasan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (PBG) bagi warga berpenghasilan rendah.
Ia mencatat bahwa 492 dari 509 wilayah di Indonesia telah mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung kebijakan pembebasan tersebut. 17 wilayah lainnya didorong untuk menyelesaikan proses tersebut dengan segera.
Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah bahwa mereka secara hukum wajib melaksanakan Program Strategis Nasional berdasarkan Pasal 67.
Keberhasilan melakukannya bisa berakibat pada sanksi, termasuk kemungkinan pemecatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68.
“Program Strategis Nasional adalah inisiatif unggulan presiden dan harus didukung,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk mempercepat program perumahan rakyat dengan mempromosikan keadilan sosial dan efisiensi birokrasi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan sektor swasta.
Sirait juga memuji kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan kebijakan seperti pembebasan BPHTB dan PBG, yang membantu membuat perumahan lebih mudah diakses oleh warga berpenghasilan rendah.
Berita terkait: Kebutuhan perumahan TOD Indonesia membutuhkan hubungan kuat pemerintah-swasta: Perumnas
Berita terkait: Presiden Prabowo mendesak kualitas dalam proyek perumahan subsidi
Penerjemah: Narda Margaretha, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2025