Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan tersedia di Jepang dan China mulai 17 Agustus 2025.
Wakil Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyatakan bahwa terkait peluncuran di Jepang, BI telah menyetujui serangkaian langkah teknis hingga tahap uji coba sandbox dengan otoritas sistem pembayaran Jepang, dimulai pada pertengahan Mei 2025.
“Kami berharap bahwa jika tidak ada hambatan besar, kami dapat meluncurkan QRIS ke luar negeri secara resmi pada 17 Agustus. Ini berarti orang Indonesia yang bepergian ke Jepang akan dapat melakukan pembayaran dengan memindai kode QR di sana,” katanya dalam konferensi pers pada hari Rabu.
Kemajuan juga telah dicapai dalam kerja sama dengan China. UnionPay International China dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah menyetujui untuk menyelesaikan pengaturan bisnis, teknis, dan operasional.
Empat penyedia layanan switching nasional—PT Rintis Sejahtera (Rintis), PT Alto Network (Alto), PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin)—telah menandatangani perjanjian dengan UnionPay International untuk melanjutkan pengembangan sistem dan uji coba sandbox.
“Kami berharap uji coba juga dapat dilakukan pada 17 Agustus,” tambahnya.
Sementara itu, terkait kerja sama QRIS lintas batas dengan India, Filianingsih mencatat bahwa ASPI dan NPCI International India masih berada dalam tahap diskusi teknis.
Dia juga menyebutkan bahwa kerja sama QRIS lintas batas dengan Korea Selatan saat ini sedang dalam tinjauan dan finalisasi tingkat industri oleh ASPI dan Institut Telekomunikasi Keuangan dan Kliring Korea.
Selain itu, Filianingsih mengatakan bahwa diskusi telah dimulai dengan Otoritas Moneter Arab Saudi.
Saat ini, Kementerian Hajj dan Umrah Kerajaan Arab Saudi sedang mempromosikan program untuk memungkinkan pembayaran digital bagi jamaah haji dan umrah, terutama dari negara-negara dengan populasi jamaah yang besar, seperti Indonesia.
“Pada akhir bulan ini, kami berharap untuk mengadakan diskusi intensif dengan Kementerian Hajj dan Umrah Arab Saudi,” katanya.
Filianingsih menjelaskan bahwa tantangan utama dalam menerapkan QRIS lintas batas terletak pada struktur institusi berbeda dari sistem pembayaran di setiap negara.
Kerja sama QRIS lintas batas harus dimulai melalui koordinasi dengan otoritas sistem pembayaran, namun tidak semua negara menempatkan otoritas sistem pembayaran di bawah bank sentral, seperti yang dilakukan Indonesia.
Sebagai hasilnya, BI harus terlebih dahulu menilai struktur kekuasaan dari setiap negara mitra, menyesuaikan kerangka regulasi, dan menyelaraskan infrastruktur sistem pembayaran. Hanya setelah itu kerja sama dapat dilanjutkan untuk melibatkan pemain industri dan pengujian sistem (sandbox).
Pada konferensi pers yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa pengembangan pembayaran digital lintas batas dipandu oleh tiga prinsip inti: kepentingan nasional, sinergi antar-otoritas, dan dukungan dari pemain industri.
Pendekatan ini diuraikan dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia, yang mencakup kerja sama internasional sebagai elemen kunci dari strategi nasional.
“Ada tahapan di mana pemangku kepentingan industri akan terlibat langsung. Begitu sejalan dengan kepentingan nasional dan kesepakatan industri, implementasi akan dilakukan di semua pemain,” jelasnya.
Sejauh ini, pembayaran QRIS lintas batas telah berhasil diimplementasikan di Malaysia, Thailand, dan Singapura.