Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terbuka terhadap pendanaan dari anggota masyarakat dan entitas bisnis untuk mendukung implementasi program Sekolah Rakyat gratis, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Program ini akan sebagian diambil dari anggaran negara, tentu saja. Namun, partisipasi dari publik dan sektor bisnis akan sangat membantu,” tambahnya saat tiba di Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Rabu.
Beliau mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke istana untuk membahas inisiatif pendidikan dan kunjungannya ke Washington, D.C., di mana beliau berpartisipasi dalam negosiasi tarif.
Menteri yang sebelumnya menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan bahwa kolaborasi sangat penting untuk mencapai tujuan program Sekolah Rakyat dalam menciptakan pendidikan inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan bahwa hampir 300 wilayah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah mengajukan lokasi pengembangan sekolah di bawah program tersebut.
Beliau mengatakan bahwa kewenangan untuk menentukan kelayakan lokasi potensial berada di Kementerian Pekerjaan Umum, menambahkan bahwa jumlah lokasi yang disetujui bisa meningkat dari 53 menjadi 100.
“Jumlahnya bisa meningkat menjadi 70, 80, atau bahkan 100, tergantung temuan kementerian dalam dua minggu ke depan,” ungkapnya, menambahkan bahwa jumlah yang direvisi akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
Menurut rencana, pemerintah akan meluncurkan program ini tahun ini, dengan 53 lokasi sudah dinyatakan siap menjadi tempat sekolah, yang secara utama akan melayani anak-anak dari keluarga miskin.
Lokasi yang ditunjuk meliputi aset milik Kementerian Sosial dan pemerintah daerah di berbagai tingkat administratif.
Masing-masing sekolah diharapkan dibangun di atas minimum delapan hektar tanah dan mampu menampung hingga seribu siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA.
Rekrutmen guru sudah dimulai, dengan pemerintah memprioritaskan pendidik pegawai negeri sipil.
Sementara itu, sebuah tim yang dipimpin oleh Mohammad Nuh, yang pernah menjabat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan dari 2009 hingga 2014, sedang menyelesaikan kurikulum yang akan digunakan di sekolah-sekolah baru tersebut.
Berita terkait: Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk kantong kemiskinan: Menteri
Berita terkait: Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan dukungan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat
Penerjemah: Andi F/Fathur R, Tegar Nurfitra
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak cipta © ANTARA 2025