Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemenkumham Indonesia menekankan pentingnya pengawasan dan bantuan kepada calon jamaah haji, mulai dari tahap sebelum keberangkatan.
Asisten Deputi Tata Kelola Imigrasi di kementerian tersebut, Achmad Brahmantyo Machmud, mengatakan pemerintah ingin memastikan bahwa jamaah haji berangkat secara legal, aman, dan dengan dokumentasi yang terjamin.
“Oleh karena itu, perlu memperkuat titik pengawasan, termasuk di titik pemeriksaan imigrasi,” tambahnya dalam pertemuan koordinasi imigrasi di sini pada Jumat, seperti yang dikutip dalam pernyataan yang dirilis oleh kementerian di sini pada hari Selasa.
Dia menekankan koordinasi strategis antara kementerian dan lembaga, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai perwujudan konkret dari komitmen bersama untuk menjaga tata kelola imigrasi yang tertib, akuntabel, dan adaptif dalam menanggapi dinamika global.
Pertemuan koordinasi tersebut diadakan untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi dilaksanakan secara optimal, terutama selama momen nasional penting seperti musim haji.
Tiga topik utama dibahas dalam pertemuan tersebut: persiapan keberangkatan haji tahun ini, pemantauan praktik haji non-prosedural, dan masalah imigrasi yang saat ini sedang berkembang di masyarakat.
Pertemuan membahas isu penting haji non-prosedural, di mana jamaah haji berangkat tanpa melalui mekanisme resmi atau legal.
Machmud mengatakan bahwa isu ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.
Dia mencatat bahwa fenomena haji non-prosedural bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menimbulkan risiko diplomasi dan mencemarkan reputasi bangsa.
Untuk mengatasi hal ini, katanya, diperlukan pendekatan kolaboratif dan komprehensif dalam pengawasan imigrasi.
Dia mendorong semua peserta pertemuan untuk meningkatkan komunikasi satu sama lain dan berbagi data secara real-time di antara lembaga.
Hak cipta © ANTARA 2025