Rabu, 23 April 2025 – 11:28 WIB
Bandung, VIVA – Sebanyak 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat secara serentak membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme pada Kamis, 27 Maret 2025 lalu. Inisiatif ini merupakan langkah tegas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
Baca Juga :
Ini Isi Garasi Dedi Mulyadi Selain Lexus yang Nunggak Pajak hingga Rp41 Juta
Dedi menegaskan, pembentukan Satgas ini bukan semata tindakan represif, melainkan langkah perlindungan nyata kepada masyarakat dari aksi-aksi premanisme yang meresahkan. Premanisme dinilai telah menjadi ancaman terhadap kehidupan sosial dan stabilitas ekonomi di berbagai daerah.
“Satgas ini dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi para petani, pedagang, guru, hingga pelaku usaha. Semua berhak merasa aman dan terbebas dari tekanan premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga :
Prabowo Tak Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus, Bakal Kirim Utusan ke Vatikan
Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi
Photo: VIVA.co.id/Rinna Purnama (Depok)
Baca Juga :
Mobil Lexus LX600 Milik Dedi Mulyadi Nunggak Pajak hingga Rp41 Juta, Ini Alasannya
Menanggapi inisiatif Pemprov Jabar tersebut, Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat, Gabryel Alexander, menyampaikan bahwa, jika pemerintah fokus membasmi premanisme jalanan, maka pihaknya berhak untuk mengawasi premanisme di tubuh birokrasi.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak yang sama. Kalau pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme, maka kami dari GRIB Jaya akan membentuk Satgas Premanisme Birokrasi,” tegas Gabryel, dikutip dari unggahan video Instagram @fakta.beriita, Rabu 23 April 2025.
Gabryel menyebut bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan juga merupakan bentuk lain dari premanisme, yang tidak kalah merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa GRIB Jaya akan menjadi garda terdepan dalam membongkar praktik kotor di birokrasi.
“Jika di tingkat provinsi atau kabupaten/kota ditemukan oknum yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan daerah atau melakukan praktik korupsi, maka kami akan membawa mereka ke ranah hukum. Supaya mereka juga tahu bagaimana rasanya disebut preman,” kata dia.
Lebih lanjut, Gabryel meminta anggotanya tidak perlu takut menjalankan fungsi pengawasan sosial lantaran, kata dia, GRIB Jaya memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“GRIB Jaya ini punya kedekatan yang kuat dengan Presiden Prabowo. Maka kami tidak takut dan akan terus menjalankan misi pemberantasan premanisme birokrasi,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya
Gabryel menyebut bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan juga merupakan bentuk lain dari premanisme, yang tidak kalah merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa GRIB Jaya akan menjadi garda terdepan dalam membongkar praktik kotor di birokrasi.