Mahkamah tinggi PBB pada hari Senin sedang mendengarkan hari terakhir dari argumen mengenai legalitas pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang berlangsung puluhan tahun, persidangan ini menambah tekanan pada Israel pada saat perhatian terfokus pada perang di Gaza. Persidangan, yang dimulai pada hari Senin lalu, adalah kali pertama mahkamah, Pengadilan Internasional, diminta memberikan pendapat hukum tentang isu ini, yang telah menjadi subjek dari tahun-tahun debat dan resolusi di PBB. Mahkamah diperkirakan akan membutuhkan beberapa bulan sebelum mengeluarkan pendapat. Sesile terakhir, yang diadakan di Peace Palace di Den Haag, difokuskan pada legalitas yang dianggap perwakilan Palestina sebagai “pendudukan, pemukiman, dan aneksasi yang berkepanjangan” oleh Israel atas wilayah Palestina, terutama Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Perwakilan, termasuk tim pengacara terkemuka, mengatakan bahwa Israel telah menyalahgunakan hak-hak Palestina dengan kebebasan. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan bahwa Israel telah memperlakukan Palestina dengan diskriminasi selama puluhan tahun, meninggalkan mereka dengan pilihan “pengusiran, penindasan, atau kematian.” Israel tidak hadir dalam persidangan, tetapi dalam sebuah pengajuan tertulis menolak pertanyaan yang diajukan dalam proses tersebut sebagai bias. Persidangan selama enam hari, yang melibatkan pembicara dari lebih dari 50 negara, adalah bagian dari upaya global yang berusaha mengeksplorasi legalitas kebijakan Israel terhadap Palestina. Persidangan telah diberikan urgensi oleh perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza. Otoritas kesehatan di Gaza mengatakan bahwa kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 29.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, dan memprovokasi apa yang PBB sebut sebagai bencana kemanusiaan. Sejak perang dimulai, pasukan Israel juga telah menahan ratusan warga Palestina dalam serbuan di Tepi Barat. Kekerasan mematikan terhadap warga Palestina oleh penjajah Israel meningkat dan serangan Palestina terhadap warga Israel juga meningkat. Amerika Serikat telah menjadi pembela setia Israel secara internasional, dan pada hari Rabu lalu, negara itu memberitahu mahkamah bahwa Israel menghadapi “kebutuhan keamanan yang sangat nyata.” Amerika Serikat juga menghalangi resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata, dengan argumen bahwa mosi tersebut bisa mengganggu negosiasi untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas dan mencapai jeda sementara dalam pertempuran. Namun, kampanye militer Israel di Gaza telah menimbulkan dilema bagi pemerintahan Presiden Biden, yang terus memasok Israel dengan bantuan militer sambil menyatakan kekhawatiran yang semakin besar atas perlakuan mereka terhadap Palestina. Biden mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah “berlebihan” dalam pelaksanaan perang di Gaza. Dan pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat membatalkan kebijakan pemerintahan Trump dan sekarang akan menganggap pemukiman Israel baru di wilayah Palestina “tidak sesuai dengan hukum internasional.” Hari terakhir persidangan di mahkamah PBB pada hari Senin dijadwalkan akan melibatkan argumen dari perwakilan dari Turki, Spanyol, Uni Afrika, dan Organisasi Kerjasama Islam, yang mewakili 57 negara anggota, sebagian besar adalah negara mayoritas Muslim.
