Prancis mengancam mantan koloninya, Aljazair, dengan pembatalan status khususnya jika negara tersebut tidak mau menerima kembali warga Aljazair yang dideportasi dari Prancis, menurut Perdana Menteri François Bayrou pada hari Rabu. Kemudahan masuk bagi warga Aljazair, termasuk perjanjian Prancis-Aljazair 1968, akan diuji, kata Bayrou di Paris, menambahkan bahwa Prancis tidak mencari eskalasi seperti itu. Dia bermaksud memberi waktu kepada Alger untuk mempertimbangkan situasi tersebut selama empat hingga enam minggu dan berencana mengirimkan daftar prioritas orang yang ingin segera dideportasi oleh Prancis. Ucapan Bayrou datang setelah serangan teroris di Mulhouse di wilayah Alsace timur pada hari Sabtu di mana warga negara Aljazair yang tinggal secara ilegal di Prancis membunuh satu orang dan melukai tujuh orang lainnya. Prancis ingin mendepor pelaku, yang telah divonis karena memuji terorisme, kembali ke Aljazair, tetapi negara tersebut menolak untuk menerima kembali warganya sepuluh kali. Hal ini menimbulkan kemarahan di Prancis dan lebih memperkeruh hubungan yang sudah tegang dengan Aljazair. Presiden Emmanuel Macron menyakiti perasaan Aljazair tahun lalu ketika ia mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sementara itu, Prancis marah atas penangkapan penulis Prancis-Aljazair Boualem Sansal pada kedatangannya di Algiers pada pertengahan November. Pemenang Hadiah Perdamaian Penjual Buku Jerman 2011 sejak itu ditahan di Aljazair. Ada juga perselisihan atas pengaruh Aljazair yang tinggal di Prancis yang dituduh memprovokasi kebencian dan teror di media sosial. Paris gagal dalam upaya deportasi salah satunya, karena Aljazair langsung mengirimkannya kembali.
