Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menginformasikan bahwa kementeriannya telah melakukan pembahasan dengan berbagai pihak untuk menjajaki potensi kerjasama pendanaan dalam pengadaan teknologi pengelolaan limbah.
Selama melakukan tinjauan di lokasi pengelolaan limbah terpadu di Cimahi, Jawa Barat, pada Sabtu, Nurofiq mengatakan bahwa kementeriannya telah melakukan pembahasan kerjasama dengan perwakilan dari Korea Selatan, Jepang, Denmark, dan yang terbaru, Norwegia.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah membahas dukungan keuangan untuk upaya pengelolaan limbah di Indonesia dengan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).
Salah satu rencana yang sedang dipertimbangkan melibatkan pemanfaatan mekanisme nilai ekonomi karbon.
“Kami akan melakukan mekanisme kredit bersama, sehingga kami membayar melalui kredit karbon. Kami mengejar hal ini, tetapi masalah (limbah) tidak akan selesai begitu saja,” katanya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan limbah menggunakan teknologi adalah sebuah keharusan, selain dari upaya pengurangan limbah yang dilakukan di tingkat hulu, yaitu di rumah tangga dengan memilah limbah.
Ia juga menegaskan pentingnya peran off-taker, atau mereka yang membeli produk akhir teknologi pengelolaan limbah, seperti bahan bakar yang berasal dari limbah (RDF) dari plastik.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, volume pembangkitan sampah yang dilaporkan oleh 278 kabupaten dan kota secara nasional mencapai 29,3 juta ton pada tahun 2024.
Berita terkait: Tragedi Leuwigajah menjadi panggilan untuk pengelolaan limbah yang lebih baik
Berita terkait: Pemerintah daerah diminta untuk memantau pengelolaan limbah di pasar
Translator: Prisca Triferna, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2025