Israel telah dengan sengaja melanggar hukum internasional selama beberapa dekade, demikian yang dikemukakan oleh Otoritas Palestina pada hari pertama sidang Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai kebijakan Israel di Wilayah Palestina yang diduduki.
“Kekuatan hukum harus berlaku,” kata Riyadh al-Maliki, Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina (PA) pada hari Senin di hadapan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag.
PA berpendapat bahwa Israel telah melanggar hukum internasional sejak tahun 1967, ketika Israel mengendalikan wilayah-wilayah dalam apa yang disebut Perang Enam Hari, dengan menganeksasi wilayah luas tanah dan tidak memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada orang Palestina.
Majelis Umum PBB meminta pendapat pengadilan mengenai konsekuensi hukum dari tindakan Israel terhadap warga Palestina di wilayah yang diduduki pada akhir tahun 2022, sebelum dimulainya perang Gaza terakhir tahun lalu. Perang itu dipicu oleh serangan pada 7 Oktober oleh organisasi ekstremis Palestina Hamas dan kelompok militan lainnya di Israel.
Proses ini akan mengkaji sejauh mana okupasi 57 tahun itu legal dan apa konsekuensi hukumnya. Meskipun pendapat tidak mengikat, hal itu dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel dalam perang Gaza saat ini.
Lima puluh dua negara dan tiga organisasi internasional turut serta dalam sidang ini, yang dijadwalkan berlangsung selama enam hari – jumlah rekor untuk pengadilan ini.
Israel tidak ingin berbicara, tetapi akan membuat pernyataan tertulis. Mungkin butuh berbulan-bulan sebelum pendapat para ahli disampaikan.
Israel mengendalikan Tepi Barat dan Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari tahun 1967. Saat ini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di sana di antara 3 juta orang Palestina. Orang Palestina mengklaim wilayah tersebut untuk negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
PBB memberikan status negara pengamat kepada Palestina pada tahun 2012. Dari 193 negara anggota PBB, 139 sudah mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.
Sidang hari Senin ini terpisah dari proses genosida yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang Gaza. Dalam proses ini, ICJ mengeluarkan putusan sementara pada akhir Januari yang memerintahkan Israel untuk melakukan segala yang dalam kekuasaannya untuk mencegah kematian, kehancuran, dan genosida di Jalur Gaza. Israel menolak tuduhan Afrika Selatan.
Anak-anak Palestina yang terlantar makan kacang di tenda mereka. Abed Rahim Khatib/dpa