Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meningkatkan upaya dalam mencegah dan mengelola dampak bencana di seluruh Indonesia.
Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan antara Sekretaris Jenderal BNPB Rustian dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak yang juga disaksikan langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto di kantor BNPB di Jakarta pada hari Senin.
“Dalam semua situasi darurat, TNI selalu berperan. Dengan kolaborasi ini, kami ingin memperkuat dan mengoptimalkan segala upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana,” ujar Suharyanto.
Kemudian ia merinci tiga fokus utama dari kerjasama tersebut, yaitu pencegahan, penanganan operasi darurat, dan dukungan anggaran.
Terkait kegiatan pencegahan, ke depannya, seluruh personel BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dengan TNI siap untuk memperkuat penyebaran informasi tentang potensi bencana secara dini dan penyediaan ke masyarakat di daerah terpencil, jelas Suharyanto.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, ditemukan bahwa penyebaran informasi tentang potensi bencana secara dini sangat penting untuk mempersiapkan dan melindungi masyarakat dari dampak bencana yang lebih besar, tegasnya.
Sementara itu, dukungan pendanaan diharapkan dapat memperkuat peran personel TNI dalam melaksanakan upaya mitigasi dampak bencana, ujar Suharyanto.
Ia menekankan perlunya anggaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan, seperti perahu karet, tenda untuk evakuasi selama banjir, longsor, tornado, dan bencana alam lainnya.
Penyediaan peralatan juga dapat mengoptimalkan pengelolaan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi selama musim kemarau, ujarnya. Hal ini juga termasuk anggaran untuk mendukung program pembangunan fasilitas air bersih yang saat ini sedang diinisiasi oleh TNI untuk mengatasi masalah air yang dialami oleh masyarakat.
“BNPB menyiapkan anggaran dan akan mendistribusikannya melalui BPBD atau pemerintah daerah ke komando daerah militer (Kodam), komando resor militer (Korem), komando distrik militer (Koramil), dan unit TNI lainnya di setiap wilayah,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Jenderal Simanjuntak mengatakan bahwa rehabilitasi daerah rawan bencana juga menjadi salah satu prioritas lembaganya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian.
“Dalam kolaborasi ini, kami mencoba membawa inovasi di bidang penanggulangan bencana bersama BNPB,” katanya.
Berita terkait: BNPB berkomitmen untuk cepat merespons darurat selama pemilihan
Berita terkait: Kementerian melakukan modernisasi 12 sistem pemantauan gunung berapi sepanjang 2023
Berita terkait: BNPB memberikan bantuan penanganan bencana banjir sebesar Rp350 juta kepada Riau
Penerjemah: M Riezko Bima Elko P, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2024