Nusantara (ANTARA) – Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bertekad untuk memajukan pembangunan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia setelah disetujuinya anggaran besar Rp48,8 triliun (sekitar US$2,98 miliar) untuk pembangunan.
“Untuk tahap pembangunan kedua pada periode 2025-2029, kita membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun dari anggaran negara untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, ekosistem pendukungnya, dan memulai tahap kedua Kota Nusantara,” kata Hadimuljono di sini pada Sabtu.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pihaknya dan kementerian pekerjaan umum untuk meninjau desain besar kompleks kantor legislatif dan yudikatif di ibu kota baru, yang menurutnya memerlukan modifikasi, katanya.
Lebih lanjut, presiden bertujuan agar Kota Nusantara berfungsi sebagai ibu kota politik negara pada tahun 2028.
Saat menerima kunjungan delegasi parlemen Indonesia di ibu kota baru pada Jumat (24 Jan), Hadimuljono mengatakan bahwa OIKN dan kementerian pekerjaan umum akan membentuk tim bersama untuk meninjau desain besar tersebut.
Mengutip instruksi presiden, kepala OIKN menegaskan bahwa anggaran Rp48,8 triliun akan dialokasikan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, serta infrastruktur ekosistemnya, termasuk akomodasi untuk stafnya.
Kepala otoritas tersebut menambahkan bahwa anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas yang sudah selesai di ibu kota baru.
Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berkomunikasi dengan pihak swasta untuk proyek kemitraan publik-swasta senilai Rp60,93 triliun (sekitar US$3,77 miliar) untuk pembangunan ibu kota baru, yang akan mencakup 97 menara apartemen, 129 rumah susun, dan pembangkit listrik tenaga surya.
“Investasi tersebut juga akan mendanai enam proyek kemitraan publik-swasta untuk pembangunan jalan sepanjang 138,6 kilometer dan terowongan multi-utilitas di Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP), yang kini sudah sebagian selesai,” katanya.
Penerjemah: M Ghofar, Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025