Presiden Indonesia Prabowo Subianto berencana membuat wajib bagi eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari bank-bank nasional untuk menyimpan hasil ekspor mereka di bank-bank tersebut.
“Pada waktu yang akan datang, kami akan meminta semua perusahaan yang menerima kredit dari bank-bank pemerintah untuk menempatkan hasil penjualan ekspor mereka di bank-bank di Indonesia,” Prabowo mengumumkan dalam rapat kabinet di Kantor Presiden di Jakarta pada hari Rabu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menegakkan regulasi tersebut bulan depan atau paling lambat Maret.
Presiden menggambarkan kebijakan tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat eksportir menggunakan fasilitas kredit dari bank-bank nasional. Sehingga, mereka harus menempatkan keuntungan dari bisnis mereka di bank-bank di Indonesia, katanya.
“Saya pikir ini wajar, ini masuk akal. Mereka melakukan bisnis mereka dengan dana yang berasal dari rakyat Indonesia, setelah mereka berhasil melakukan penjualan, maka wajar jika hasil penjualan itu ditempatkan di bank-bank di Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, Presiden memerintahkan aparat penegak hukum, melalui Kepala Kepolisian, Panglima TNI, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menegakkan regulasi hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan, khususnya dalam masalah tanah.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan-perusahaan, terutama yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban mereka dalam hal perizinan.
Kepala Negara juga menyatakan bahwa pemerintah akan merebut kembali tanah, terutama jika berada di hutan lindung, jika perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.
“Bagi yang telah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak dilakukan, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin, dan merebut kembali tanah,” ancam Prabowo.