Bandung (ANTARA) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan manusia, menurut Kantor Komunikasi Presiden (KPC).
Berbicara di Bandung, Jawa Barat, pada hari Sabtu, juru bicara KPC Dedek Prayudi menanggapi kritik bahwa program ini mengorbankan pendanaan untuk inisiatif lain.
Ia menyoroti prioritas anggaran yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya dan saat ini.
Prayudi mencatat bahwa sementara pemerintahan Joko Widodo fokus secara besar-besaran pada pembangunan infrastruktur nasional, pemerintahan saat ini telah menggeser penekanannya pada pengembangan sumber daya manusia.
Prayudi menyatakan bahwa Prabowo mengalokasikan Rp71 triliun (US$4,3 miliar) untuk program MBG dan Rp4,7 triliun untuk pemeriksaan medis gratis.
Prayudi juga menyebutkan rencana untuk memberikan pemeriksaan tuberkulosis gratis pada ulang tahun penduduk, dengan anggaran Rp8 triliun.
Selain itu, Rp15 triliun telah dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
\”Kami telah menggeser fokus anggaran negara ke pembangunan manusia, sementara proyek infrastruktur terus berlanjut dengan keterlibatan sektor swasta yang lebih besar,\” jelas Prayudi.
Ia mengkonfirmasi bahwa pemerintah mengurangi sebagian anggaran negara untuk pengembangan Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
Ia menekankan bahwa keputusan ini memiliki implikasi hukum dan bertujuan untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi partisipasi investor dalam pengembangan kota tersebut.
\”Sebuah undang-undang membatasi kontribusi anggaran negara hingga 10 persen dari total pendanaan proyek. Karena kita hampir mencapai batas ini, kita mengundang investor untuk mendukung pengembangan,\” pungkasnya.
Berita terkait: Butuh Rp100 triliun lagi untuk melayani 82,9 juta penerima makanan gratis: BGN
Berita terkait: Presiden Prabowo memanggil kepala BGN untuk pembaruan program makanan gratis
Penerjemah: Maria C, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2025